Jakarta (ANTARA) - Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko serta satu negara non-Arab Bhutan menjadi kado pahit bagi Palestina di tahun 2020.
Kelima negara yang berdamai dengan Israel itu menandakan pengakuan resmi terhadap kedaulatan negara Yahudi itu.
Langkah yang diambil kelima negara tersebut menjadi pukulan telak bagi inisiatif perdamaian yang diimpikan oleh rakyat Palestina.
Terutama kesepakatan negara-negara Arab dengan Israel itu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya.
Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam al-Salhi, seperti dikutip Aljazeera mengatakan normalisasi hubungan diplomatik negara-negara Arab dengan Israel tidak bisa diterima.
Ia mengatakan normalisasi hubungan diplomatik itu akan meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya atas hak-hak rakyat Palestina.
Kesepakatan tersebut bertentangan dengan Resolusi Konferensi Tingkat Tinggi Arab dan Prakarsa Perdamaian Arab yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Palestina, kata Bassam al-Salhi.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan Palestina sebagai sebuah bangsa yang memiliki hak untuk merdeka sangat terganggu dengan keputusan sebagian negara Arab yang berbangga hati menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Bangsa Palestina sudah lama kecewa atas beberapa negara Arab karena selama ini mendiamkan resolusi yang dikeluarkan PBB untuk menekan Israel, serta memberdayakan masyarakat Palestina, kata Teuku Rezasyah.
Dalam pandangan Palestina, beberapa negara Arab tersebut adalah pengkhianat, karena mengingkari komitmen yang telah lama mereka sepakati, guna mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
"Jika saat ini tekanan Israel dan Amerika Serikat sudah berhasil menggoyahkan beberapa negara Arab secara ekonomi, politik, dan psikologi dalam mendukung Palestina, kedepannya mereka akan semakin meninggalkan Palestina, dan hanya mendukung Palestina sebatas moral," ujar dia.
Palestina yang sudah merasa dirinya ditinggalkan oleh sesama negara Arab di Timur Tengah akan semakin tergantung pada dukungan Turki dan Iran.
Di tingkat global, lanjut dia, Palestina hanya dapat mengandalkan dukungan dari negara-negara GNB dan OKI, terutama sekali kepemimpinan Indonesia yang konsisten dan tegas memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan sekaligus juga menolak berhubungan dengan Israel.
Dengan demikian, ujar dia, tampaknya hanya Turki dan Iran sajalah yang dapat menyatakan dirinya sebagai negara yang siap membantu kemerdekaan Palestina.
Turki mendukung secara diplomatik, ekonomi, dan politik. Sementara Iran, siap mendukung lebih jauh lagi, yakni secara militer, kata dia.
Sementara itu, Teuku Rezasyah mengatakan berbondong-bondongnya arus normalisasi negara-negara Arab dengan Israel akan meningkatkan rasa percaya diri Israel sebagai negara penguasa yang sah di Palestina, sehingga memperluas aneksasi.
Diperkirakan Israel akan mendiamkan apapun kecaman masyarakat dunia. Dalam pandangan Israel, kecaman tersebut hanya sebatas moralitas, dan akan hilang dengan sendirinya, ujar dia.
Israel juga sangat diuntungkan dengan diamnya Mesir dan Yordania, yang sudah menandatangani banyak perjanjian damai dengan Israel pasca perang Yom Kippur tahun 1973.
"Israel akan semakin agresif menjadikan Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negerinya. Diperkirakan Israel akan terus melakukan penggusuran tanah dan rumah warga Palestina, termasuk mempersulit ijin pembangunan rumah dan pemberian fasilitas umum di wilayah yang dikuasainya, kata dia.
Nasib Palestina
Untuk jangka panjang, Teuku Rezasyah mengatakan kehidupan rakyat Palestina akan semakin sulit dan terpuruk. Pemerintah Palestina akan semakin berat memperjuangkan aspirasi rakyatnya untuk merdeka.
Ia mengatakan pemerintah Palestina akan semakin sulit mengikuti forum-forum internasional untuk menyampaikan aspirasi kemerdekaan, termasuk menggalang solidaritas internasional untuk menekan Israel.
Di tingkat global, lanjut dia, Palestina sangat mengharapkan dukungan nyata dari Rusia, China, dan Indonesia.
Satu-satunya jalan bagi perdamaian di Timur Tengah adalah tercapainya dua (2) syarat utama. Kesatu, Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka, dengan hanya memiliki angkatan kepolisian untuk menjaga keamanan dalam negerinya. Kedua, dunia mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, yang netral dan tidak memusuhi Israel, ungkap Teuku Rezasyah.
Terkait posisi Indonesia pasca normalisasi hubungan Israel dengan sebagian negara-negara Arab, Teuku Rezasyah mengatakan Indonesia akan senantiasa berpegang pada amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, sehingga tidak akan terpengaruh oleh berbagai inisiatif Israel dan Amerika Serikat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sejak kemerdekaannya hingga saat ini dan mendatang, sesuai amanat konstitusinya, untuk terus memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa di dunia yang terjajah, untuk segera merdeka dan berdaulat, ujar dia.
Ia mengatakan pengakuan Indonesia atas Israel adalah merupakan pengkhianatan konstitusi. Sehingga pengakuan sekecil apapun berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Teuku Rezasyah menyarankan Indonesia hendaknya senantiasa aktif di berbagai forum internasional untuk mengupayakan terwujudnya sebuah negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta siap berdamai dengan Israel.
Indonesia hendaknya aktif memperjuangkan bantuan internasional untuk pemberdayaan masyarakat Palestina di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan kesehatan.
"Demi kredibilitas diplomatik dalam mendukung kemerdekaan Palestina, diharapkan Indonesia senantiasa berinisiatif memperjuangkan solidaritas dalam GNB dan OKI, untuk terus memonitor perkembangan yang terjadi di Palestina. Terutama sekali terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Palestina dan terjaganya nama baik Palestina di berbagai forum internasional," ujar dia.
Indonesia juga diharapkan mampu mengarahkan G20 dan G8 untuk memerhatikan nasib rakyat Palestina, kata dia.
Secara khusus, lanjut dia, Indonesia perlu berkonsultasi dengan Rusia dan China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, agar bersikap kritis atas arogansi Amerika Serikat dan Israel di PBB dan forum-forum internasional.
Tawaran AS untuk Indonesia
Dikhabarkan Presiden Trump menjanjikan Rp28 Triliun investasi ke Indonesia jika Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Tentu tawaran seperti itu sangat menggiurkan bagi Indonesia di tengah melemahnya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19.
Namun Indonesia tidak mungkin menerima tawaran tersebut bila imbalannya adalah membuka hubungan diplomatik, ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Hikmahanto Juwana mengatakan ada tiga alasan besar untuk hal tersebut.
Pertama, ujar Hikmahanto, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan" maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina.
Kedua, masyarakat Indonesia masih bersimpati dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap bangsa Palestina yang ditindas oleh Israel, baik karena alasan solidaritas agama maupun perikemanusiaan, kata dia.
Terakhir, lanjut Hikmahanto, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu melakukan pembicaraan per tilpon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang intinya Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka.
Presiden Abbas sangat mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi karena Indonesia tidak mengikuti sejumlah negara di Arab yang telah membuka hubungan diplomatik, tutur dia.
Perlu juga dicermati adanya kejanggalan Trump menawarkan janji tersebut saat presiden AS itu berada dalam status lame duck (orang yang kalah dalam Pemilu-red), kata dia.
Presiden Trump tidak seharusnya membuat kebijakan-kebijakan penting karena dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diganti oleh Joe Biden, ujar Hikmahanto.
Ia mengatakan mungkin saja tawaran itu terkait persaingan dominasi AS-China di kawasan Asia.
Untuk memenangkan persaingan kedua negara, menurut Hikmahanto, AS menggunakan instrumen investasi dan utang, bahkan vaksin.
Hanya saja karena perekonomian di AS sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, dana yang dibutuhkan tidak mungkin berasal dari AS. Dana ini yang kemudian dinegosiasikan oleh AS dengan Israel. Seolah Israel menjadi bendahara AS. Israel sepertinya menyanggupi namun dengan persyaratan, katanya.
Bagi Israel, lanjut Hikmahanto, pengakuan Indonesia atas negara Israel penting karena Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di luar Timur Tengah.
Belum lagi Israel dapat mengeklaim ke masyarakat internasional bahwa negara yang anti terhadap penjajahan mau mengakui Israel sebagai negara dan menjalin hubungan diplomatik, tutur dia.
Di tahun 2021, Pemerintah Amerika Serikat mungkin dapat terus menggunakan pengaruh untuk melobi negara-negara di dunia untuk mau melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, normalisasi negara-negara Arab maupun negara non Arab dengan Israel tidak akan mengubah esensi konflik antara Palestina dengan negara Yahudi itu yang merupakan pengingkaran atas hak tak terpisahkan rakyat Palestina terhadap kebebasan dan kedaulatan.
Karena sejatinya, kedaulatan dan keadilan untuk rakyat Palestina adalah keharusan moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan.
