Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan tersendiri mengapa setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah selalu membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat melalui Program Reforma Agraria.
“Mengapa saya mesti turun bagikan sertifikat. Saya mau cerita, karena setiap saya masuk ke desa, kampung, hampir, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum bersertifikat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia dari Istana Negara Jakarta, Senin.
Karena belum banyak tanah yang bersertifikat, lanjut Jokowi, di lapangan banyak terjadi sengketa tanah. Ia juga menerima laporan bahwa selama ini pengurusan sertifikat sulit.
Baca juga: Menteri Desa: Sertifikat Tanah Pembagian Jangan Dijual
“Kenapa sertifikat ini enggak diurus, yang masuk ke saya, ngurus sertifikat tanah itu susahnya minta ampun. Tapi nggak ngomong ke saya, saya pernah ngalamin ngurusnya lama banget. Jadi enggak perlu diceritain pun, saya sudah tahu,” kata Presiden.
Oleh karena itu, ia memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk melakukan terobosan dan mempermudah pengurusan sertifikat sehingga tak perlu memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya.
Presiden juga mengingatkan masyarakat pentingnya kepemikan sertifikat sebagai bukti atas kepemilikan hak atas tanah.
Baca juga: Jokowi bagi-bagi sepeda saat serahkan sertifikat tanah
“Sertifikat itu bukti hak yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang kita miliki, sangat penting cegah sengketa, sangat penting cegah konflik pertanahan, baik individu, individu dengan perusahaan, sangat penting,” katanya.
Sertifikat juga kata dia, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit ke lembaga keuangan dalam mendapatkan pembiayaan untuk kepentingan yang produktif.
Kepala Negara juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat yang telah dimilikinya agar tidak hilang atau rusak.
Berita Terkait
3 Cawagub Sumsel juga bahas transisi energi hingga penyelesaian konflik agraria
Senin, 11 November 2024 19:52 Wib
Kanopi sebut konflik agraria PT DDP-petani Mukomuko perlu segera diatasi
Senin, 20 Mei 2024 13:33 Wib
Pemkot harapkan percepatan reforma agraria di Kota Palembang
Senin, 22 April 2024 16:31 Wib
Mahfud MD akan bentuk lembaga peradilan ad hoc khusus agraria
Jumat, 26 Januari 2024 10:47 Wib
Muba jadi pilot proyek percepatan redistribusi TORA
Jumat, 12 Agustus 2022 18:03 Wib
Bersama-sama memberantas mafia tanah
Senin, 25 Juli 2022 7:45 Wib
Komite Reforma Agraria Sumsel dukung pemberantasan mafia tanah
Sabtu, 16 Juli 2022 17:36 Wib
Sebanyak 60 persen aset tanah Pemprov Sumsel belum disertifikasi
Jumat, 15 Juli 2022 7:14 Wib