Program penurunan angka stunting di Sumatera Selatan dijamin tetap berjalan

Ilustrasi - Petugas Posyandu mengukur tinggi badan balita sebelum pemberian vitamin di Posyandu Bougenvile, Ngawi, Jawa Timur. ANTARA/ Ari Bowo Sucipto/foc

Saat ini angka stunting di Sumsel masih tinggi yakni 31 persen, atau di atas angka rata-rata nasional. Oleh karena itu kami tetap fokus untuk menurunkannya,

Palembang (ANTARA) - Pemprov Sumatera Selatan menjamin program penurunan angka stunting pada anak tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nuraini di Palembang, Senin mengatakan pemprov tetap menargetkan penurunan angka stunting pada anak sebesar 14 persen pada 2023 meski anggaran di Dinkes telah direalokasi dan direfocussing untuk penanganan COVID-19.

“Saat ini angka stunting di Sumsel masih tinggi yakni 31 persen, atau di atas angka rata-rata nasional. Oleh karena itu kami tetap fokus untuk menurunkannya,” kata Lesty saat Webinar Lindungi Anak Indonesia dari Stunting.

Ketua Harian Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) Arif Hidayat, menambahkan penyebab stunting salah satunya kurangnya pengetahuan terkait konsumsi atau asupan gizi bagi balita.

“Contohnya kebiasaan memberikan susu kental manis (SKM) pada balita padahal kandungan gula di SKM itu bisa sampai 50 persen, sangat tinggi dan ini bisa berdampak negatif pada gizi mereka,” kata dia.

Bahkan, dia mengemukakan, pihaknya telah melakukan survey di tiga provinsi, yakni Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara terkait kebiasaan konsumsi SKM bagi balita.

Di mana dari 2.700 responden ibu dan balita yang terlibat survei tersebut, hasilnya menunjukkan sebanyak 37 persen responden masih SKM atau krimel kental manis merupakan susu.

“Dengan kata lain 1 dari 3 ibu di provinsi itu beranggapan kental manis adalah minuman susu yang menyehatkan. Padahal produk itu adalah gula yang beraroma susu,” kata dia.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi, mengatakan penurunan stunting dan penanggulangan gizi buruk tidak mencapai target secara nasional.

“Dampak refocussing anggaran COVID-19 sehingga dapat membuat berkurangnya dana untuk penanganan stunting,” katanya.

Menurut dia, Komisi IX telah menyetujui alokasi anggaran senilai Rp360 miliar untuk penguatan intervensi paket gizi, serta alokasi dana transfer daerah untuk penanganan stunting yang mencapai Rp92,5 miliar.

Adapun alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan tahun ini tercatat sebanyak Rp132,2 triliun. Angka itu naik dari alokasi anggaran tahun lalu yang senilai Rp123,1 triliun.