Indonesia selenggarakan pelatihan perempuan sebagai agen perdamaian

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyelenggarakan Regional Training on Women, Peace and Security bagi para diplomat perempuan dari negara-negara ASEAN, ditambah Timor Leste dan Papua Nugini, di Jakarta, pada 8-10 April 2019.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan ASEAN Institute of Peace and Reconciliation ini bertujuan mengarusutamakan peran dan partisipasi perempuan dalam proses-proses perdamaian, termasuk pencegahan konflik, resolusi konflik, dan pembangunan pascakonflik.

“Selama ini kami memandang peran perempuan dalam berbagai proses perdamaian belum optimal, sementara masih banyak peran yang bisa dilakukan,” kata Kasubdit Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kemlu RI Adhyanti S. Wirajuda dalam press briefing di Jakarta, Jumat.

Riset yang dirilis UN Women menunjukkan bahwa partisipasi perempuan akan meningkatkan kemungkinan perjanjian damai yang berlangsung setidaknya dua tahun sebesar 20 persen, dan sebesar 35 persen probabilitas untuk perjanjian damai yang berlangsung 15 tahun.

Namun, riset yang sama menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2017, hanya 2 persen perempuan berperan sebagai mediator; 8 persen perempuan sebagai negosiator; serta 5 persen perempuan sebagai saksi dan penandatangan dalam semua berbagai proses perdamaian.

Isu perempuan dan perdamaian disebut sangat dekat di hati Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Baru-baru ini, Menlu Retno menyoroti kekuatan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi saat berbicara dalam pertemuan World Assembly for Women (WAW!) di Tokyo, Jepang.

“Mungkin juga karena pengalaman Indonesia selama empat tahun terakhir dalam upaya membantu menyelesaikan berbagai masalah dan konflik, baik di kawasan maupun di luar kawasan,” tutur Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir.

Kegiatan Regional Training on Women, Peace and Security yang rencananya akan dibuka oleh Menlu Retno Marsudi, juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325 serta Pernyataan Bersama para menlu ASEAN dalam mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan.

"Saat ini kita adalah anggota tidak tetap DK PBB, sehingga tentunya berbagai kegiatan kita akan mendukung berbagai langkah yang dilakukan DK selama ini,” tutur Arrmanatha.