Palembang (ANTARA News Sumsel) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan kegiatan edukasi masyarakat setempat untuk mencegah dan meminimalkan kasus kekerasan terhadap anak. "Kasus kekerasan terhadap anak di kota ini tergolong tinggi, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan dan perlu ditingkatkan kegiatan yang dapat meminimalkan kasus tersebut," kata anggota KPAID Palembang, Tri Widayatsih, di Palembang, Senin.
Menurut dia, berdasarkan data dalam beberapa tahun terakhir, tercatat cukup banyak kasus tindak kekerasan dan kasus lainnya yang melibatkan anak sebagai korbannya.
Berdasarkan data rata-rata setiap tahunnya terdapat 80 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palembang seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, masalah hak asuh anak, dan penelantaran anak. Jumlah korban kekerasan terhadap anak itu tercatat dari laporan masyarakat yang masuk ke KPAID Palembang, sementara yang tidak melapor diduga lebih banyak lagi.
Melihat data kasus yang melibatkan anak-anak itu tergolong cukup banyak dan bervariasi, pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak dan ancaman hukuman bagi orang tua atau siapapun yang melakukan tindak kekerasan.
Pemahaman perlu diberikan kepada masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan yang dapat mencelakai anak serta mengganggu pertumbuhan anak secara normal.
Dia menjelaskan, salah satu kegiatan edukasi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, yakni penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan upaya pencegahannya.
"Melalui upaya tersebut diharapkan dapat melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan mendorong mereka bisa tumbuh berkembang dengan baik menjadi anak-anak yang memiliki daya saing tinggi," kata Tri.
Berita Terkait
DPR minta kejelasan kasus Tom Lembong saat buka rapat dengan Kejagung
Rabu, 13 November 2024 13:52 Wib
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kabur, KPK cari ke sejumlah lokasi
Kamis, 7 November 2024 10:55 Wib
Kakanwil Kemenkumham Sumsel ikuti raker perdana Menteri Hukum dengan Komisi XIII DPR RI
Senin, 4 November 2024 22:48 Wib
Komisi III: Penangguhan guru pencabul di Lampung lukaikeadilan
Senin, 4 November 2024 12:00 Wib
Komisi X DPR RI dukung Mendikdasmen tingkatkan kesejahteraan guru
Jumat, 1 November 2024 18:59 Wib
Kemenkes sediakan standar gizi untuk Program Makan Bergizi Gratis
Kamis, 31 Oktober 2024 15:27 Wib
Menteri ATR/BPN: Praktik mafia tanah kerap libatkan tiga elemen
Rabu, 30 Oktober 2024 15:23 Wib
Teriama suap, Anggota DPR minta pejabat Kementan yang dicopot dibawa ke ranah hukum
Selasa, 29 Oktober 2024 14:12 Wib