Buruh jangan khawatir hadapi industri 4.0

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Buruh atau pekerja di Indonesia tidak perlu khawatir dengan fenomena industri 4.0 yang kerap disimpulkan bakal menggusur posisi pekerja dan buruh. 

"Memang menjadi pertimbangan sekarang adalah revolusi industri 4.0, kehadirannya seperti akan menggusur posisi buruh atau pekerja sektor industri, padahal sebenarnya justru akan menimbulkan posisi-posisi baru atau lapangan pekerjaan lain," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Hermanto Achmad di Palembang, Jumat. 

Menurutnya pemerintah perlu menjaga ketersediaan lapangan kerja ditengah mengglobalnya revolusi industri 4.0, saat ini saja pihaknya mengamati sektor industri tekstil mulai merambah teknologi 'otomatis' dan mulai meninggalkan 'manual', artinya posisi pekerja atau buruh ikut tergeser. 

Dia menjelaskan semua negara di dunia menghadapi gejala industri 4.0 yang sama, persoalan kekhawatiran hilangnya tenaga kerja manusia juga di alami negara-negara lain, menghadapi hal tersebut pemerintah perlu menyiapkan perbaikan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Secara statistik, pihaknya mengakui pekerja atau buruh Indonesia 60 persen masih lulusan pendidikan dasar, kondisi ini diperumit dengan kesenjangan akibat kurangnya ketersediaan lapangan dengan jumlah lulusan yang membutuhkan. 

"Beberapa hari lalu ketika kami mendiskusikan persoalan industri 4.0, Kementrian tenaga kerja bilang akan memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada, ini Bagus dan kami dukung, artinya lulusan sekolah yang ingin masuk dunia kerja dilatih dulu di sana, jadi tantangan revolusi industri 4.0 tidak perlu terlalu dicemaskan," ujar Hermanto. 

Pihaknya berharap kemampuan 'otomatisasi' industri tidak dilakukan keseluruhan, harus ada slot disisakan bagi pekerja, seperti sektor insfrastruktur dan pendidikan, meskipun teknologi canggih digunakan, masih tetap ada sentuhan manusia (human touch) di dalamnya. 

Revolusi industri 4.0 juga harus diikuti meningkatnya kesejahteraan pekerja atau buruh, karena kesejahteraan berpengaruh langsung terhadap produktivitas pekerja yang ujungnya ikut mempengaruhi ekonomi negara. 

"Perlu diingat, kesejahteraan pekerja itu tidak semuanya diperoleh dari upah, faktor-faktor penunjang punya peran tambahan, misalnya pemerintah menyediakan rumah susun bagi pekerja dengan bayaran murah, atau layanan transportasi dipermudah, karena gaji mereka itu paling besar pengeluaranya untuk rumah dan transportasi," tambah Hermanto.