Jakarta (Antarasumsel.com) - Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan kartu kombo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mempunyai banyak keunggulan dalam penyaluran bantuan sosial.
"Keunggulan KKS, pertama, memiliki fitur keuangan dan fitur tabungan, sehingga dapat digunakan untuk penarikan tunai bansos PKH dan transaksi pembelian barang seperti beras, gula, LPG, dan lain-lain," kata Harry yang dihubungi dari Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, sistem uang elektronik telah diintegrasikan dengan sistem tabungan karena menggunakan sistem e-walet. Dalam satu KKS bisa dibuat berbagai e-walet yang bisa menampung berbagai jenis bansos dalam bentuk uang maupun barang.
Keunggulan lainnya, produk KKS merupakan produk perbankan Laku Pandai atau LKD. Dengan demikian sistem penyaluran bansos dikendalikan dan dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara bersama-sama.
"Saat ini pemerintah bersama sama Himpunan Bank Negara (Himbara) telah memiliki sistem monitoring bansos dan subsidi secara online yang dapat dipantau secara 'realtime',"katanya.
Selain itu, keunggulan lainnya, ATM KKS menjadi media bersama penyaluran berbagai program bansos secara nontunai yang dimiliki berbagai kementerian. Bansos PKH dan Bansos Pangan dari Kementerian Sosial dan elpiji tiga kg bersubsidi, serta subsidi listrik dari Kementerian ESDM dapat diintegrasikan penyalurannya melalui ATM KKS.
"Secara bertahap bansos lainnya seperti bansos di bidang pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, bansos perumahan, bansos usaha ekonomi produktif, KUR UMKM, dan lain- lain bisa terintegrasi sedemikian rupa. Begitu juga bansos dari APBD atau dari CSR dunia usaha," tambah Harry.
Sebanyak 1,75 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan mulai menerima bansos secara non tunai pada 2017.
Target tersebut merupakan perluasan dari 1,25 juta KPM yang sudah menerima nontunai pada 2016. Total penerima bansos non tunai menjadi tiga juta KPM PKH.
Perubahan sistem penyaluran dari tunai ke nontunai sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan memperluaskan manfaat dari berbagai bansos.
Untuk itu, pemerintah telah menetapkan penyaluran berbagai bansos nontunai untuk penerima PKH melalui satu Kartu Kombo atau kartu multifungsi.
Strategi pemerintah menyalurkan bansos secara terintegrasi merupakan upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.
Idealnya semakin miskin seseorang atau keluarga maka semakin banyak bansos yang diterima, sehingga bisa cepat keluar dari perangkap kemiskinan. Jika bansos disalurkan secara parsial atau sendiri-sendiri tidak akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
Penerima PKH berada pada posisi 9,1 persen status kemiskinan terbawah yang membutuhkan bansos secara terintegrasi. Melalui integrasi bansos, setiap keluarga dapat menerima rata-rata sampai Rp1 juta rupiah per bulan.
Hasil studi Bank Dunia, bansos yang diterima sampai dengan 25 persen dari pengeluaran perkapita per bulan akan mampu meningkatkan konsumsi pengeluaran perkapita sampai 22,4 persen dan dapat menurunkan angka kemiskinan sampai tiga persen.
