Kemenkumham Sumsel verfikasi usulan kelurahan sadar hukum di Kota Palembang

Kelompok sadar hukum di Kecamatan Kemuning itu telah dilakukan pembinaan di Kelurahan Ario Kemuning dan Kelurahan Pipa Reja.

Pembinaan kelompok sadar hukum itu tidak hanya dilakukan oleh penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Hukum Sumsel, tetapi dapat dilakukan pembinaan oleh instansi terkait.

"Kami berharap kepada lurah untuk dapat mendukung dan mewujudkan kelurahannya untuk dijadikan KSH," jelasnya.

Dalam kegiatan verifikasi tersebut, Tim KSH menyampaikan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terkait penyelenggaraan kegiatan Paralegal Justice Award Tahun 2025.

Lurah di kota ini diajak untuk berpartisipasi pada kegiatan Paralegal Justice Award Tahun 2025, dan menginventarisasi dokumen pendukung sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut, jelasnya

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ika Ahyani Kurniawati menambahkan pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum di masing-masing kelurahan adalah langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan KSH.

Keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh instansi terkait.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan penuh dari seluruh lurah, aparat kecamatan, serta warga kota setempat untuk berperan aktif dalam mewujudkan kelurahan yang sadar hukum, ujar Ika.