Pj Gubernur Sumsel ingatkan ASN jaga netralitas pada Pilkada 2024

Palembang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada 2024

"Jika terdapat oknum ASN dari pemda yang tidak netral, kami sudah menegaskan bahwa setiap pemda harus tetap menjaga netralitas. Oknum yang melanggar ketentuan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, baik oleh Bawaslu maupun instansi terkait lainnya," kata Elen di Palembang, Selasa.

Ia menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu hasil pengkajian dan pemeriksaan dari Bawaslu terkait dengan netralitas ASN. Jika diperlukan, tindak lanjut bisa dilakukan oleh pemprov atau langsung di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan permasalahan masing-masing.

"Jika terbukti, kasus tersebut dapat ditangani langsung di tingkat kabupaten/kota masing-masing," jelasnya.

Terkait dengan sanksi, katanya, jika pelanggaran tergolong berat, sanksinya juga akan berat, sebab dalam undang-undang telah diatur bahwa untuk pelanggaran berat bisa dikenakan sanksi berupa pemberhentian atau peringatan, tergantung pada tingkat kesalahan. "Kami selalu mengingatkan pentingnya netralitas. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, netralitas ASN harus dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus yang masuk ke ranah hukum, seperti kejaksaan dan pengadilan, prosesnya juga harus diikuti," ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bukanlah yang pertama.

"Saya percaya semua ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya," kata Elen

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan ASN sudah dilarang untuk berpartisipasi aktif atau terlibat dalam kampanye politik.

"Hingga kini, kami telah menerima beberapa laporan mengenai pelanggaran yang melibatkan ASN dari sejumlah pemda. Laporan-laporan tersebut telah disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota kepada Bawaslu Sumsel," katanya

Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari lima pemda, yakni ASN di Pemkot Lubuklinggau, Palembang, Pemkab Musi Rawas, OKU, dan Pemprov Sumsel. Saat ini, laporan-laporan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Sumsel.

"Sampai saat ini, kami baru menerima laporan dari lima pemda tersebut dan belum mendapatkan informasi tambahan terkait pelanggaran di daerah lain," jelasnya.