"Kami selalu mengingatkan pentingnya netralitas. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, netralitas ASN harus dipatuhi dan dipahami oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus yang masuk ke ranah hukum, seperti kejaksaan dan pengadilan, prosesnya juga harus diikuti," ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak bukanlah yang pertama.
"Saya percaya semua ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya," kata Elen
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan ASN sudah dilarang untuk berpartisipasi aktif atau terlibat dalam kampanye politik.
"Hingga kini, kami telah menerima beberapa laporan mengenai pelanggaran yang melibatkan ASN dari sejumlah pemda. Laporan-laporan tersebut telah disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota kepada Bawaslu Sumsel," katanya
Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari lima pemda, yakni ASN di Pemkot Lubuklinggau, Palembang, Pemkab Musi Rawas, OKU, dan Pemprov Sumsel. Saat ini, laporan-laporan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Sumsel.
"Sampai saat ini, kami baru menerima laporan dari lima pemda tersebut dan belum mendapatkan informasi tambahan terkait pelanggaran di daerah lain," jelasnya.
Pj Gubernur Sumsel ingatkan ASN jaga netralitas pada Pilkada 2024
Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi. (ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)
