Sementara itu, peneliti BRIN Muhammad Haripin menggarisbawahi pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, sesuai dengan amanat UU Intelijen.
Namun, dalam praktiknya, kata dia, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen.
"Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen sangat perlu untuk mengatasi masalah ini," kata Haripin.
Terkait dengan pengembangan SDM, Haripin mengemukakan bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, termasuk dengan adanya sekolah khusus, kurikulum, dan pengajar dari kalangan sipil dan peneliti.
Peneliti BRIN ini juga menyoroti pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik, terutama untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Haripin mengungkapkan bahwa tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman.
"Pengawasan yang baik harus mampu meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemisahan fungsi intelijen dalam dan luar negeri dinilai penting
Pemisahan fungsi intelijen dalam dan luar negeri dinilai penting
Ilustrasi spionase. ANTARA/Ilustrator/Kliwon/aa.
