Kemudian, sesuai arahan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya dibahas pula mengenai modus operandi TPPO, dampaknya, dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan bersama Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung, katanya.
Menurut dia, diperlukan kerja sama lintas instansi dan lintas provinsi dalam mencegah dan mengusut kasus tersebut serta memberantas keberadaan mafia TPPO.
Hasil dari rapat koordinasi itu, menegaskan pentingnya sinergisitas dan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kanwil Kemenkumham Lampung dalam upaya pencegahan TPPO.
Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dan perdagangan manusia demi memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia," katanya.
Pemeriksaan keimigrasian harus lebih ketat, bila perlu dilakukan penundaan keberangkatan bahkan penolakan dokumen keimigrasian jika terdapat pemohon yang mecurigakan, ujar Kasubbid Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel Joko.
Kemenkumham cegah perdagangan orang di wilayah Sumsel dan Lampung
Tim Kanwil Kemenkumham Sumsel berkoordinasi dengan Kemenkumham Lampung cegah perdagangan orang (ANTARA/HO-Kemenkumham Sumsel)
