Kemudian, sesuai arahan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya dibahas pula mengenai modus operandi TPPO, dampaknya, dan langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan bersama Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung, katanya.
Menurut dia, diperlukan kerja sama lintas instansi dan lintas provinsi dalam mencegah dan mengusut kasus tersebut serta memberantas keberadaan mafia TPPO.
Hasil dari rapat koordinasi itu, menegaskan pentingnya sinergisitas dan komitmen bersama antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dan Kanwil Kemenkumham Lampung dalam upaya pencegahan TPPO.
Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dan perdagangan manusia demi memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia," katanya.
Pemeriksaan keimigrasian harus lebih ketat, bila perlu dilakukan penundaan keberangkatan bahkan penolakan dokumen keimigrasian jika terdapat pemohon yang mecurigakan, ujar Kasubbid Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel Joko.
Berita Terkait
Penguatan tusi pemasyarakatan, Kadiv Pas Kemenkumham Sumsel sampaikan poin penting
Jumat, 27 September 2024 23:39 Wib
Kemenkumham Sumsel sosialisasikan M-Paspor kepada masyarakat Kabupaten OKU
Jumat, 27 September 2024 23:22 Wib
Kanwil Kemenkumham Sumsel intensifkan razia Halinar di lapas
Jumat, 27 September 2024 8:02 Wib
Kemenkumham Sumsel gelar rakor layanan kesehatan WBP
Rabu, 25 September 2024 22:01 Wib
12.431 WBP di Sumsel tercatat sebagai pemilih Pilkada serentak 2024
Rabu, 25 September 2024 17:26 Wib
Kemenkumham Sumsel dukung inovasi satkerkembangkan layanan
Rabu, 25 September 2024 9:14 Wib
Kemenkumham Sumsel siap berikan dukungan buat Sekjen Niko Afinta
Selasa, 24 September 2024 21:38 Wib
Kemenkumham Sumsel - BPKP bersinergi optimalkan penyelenggaraan SPIP
Senin, 23 September 2024 23:45 Wib