Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengoptimalkan penghapusan fidusia karena hingga Juni 2024 tercatat sekitar 20 juta lebih sertifikat jaminan fidusia belum dihapuskan.
"Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham di wilayah provinsi ini masih terdapat 20.366.111 atau sekitar 74 persen sertifikat jaminan fidusia belum dihapuskan oleh penerima fidusia," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti di Palembang, Selasa.
Untuk mengoptimalkan penghapusan fidusia, menurut Rahmi, pihaknya mengajak notaris menghapus register fidusia yang masa jaminannya telah berakhir, baik karena pelunasan piutang yang dijamin maupun kerusakan objek jaminan.
“Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan untuk melakukan proses pendaftaran fidusia sangat berperan mendorong kreditur untuk mendaftarkan dan menghapus akta jaminan fidusia,” ujarnya.
Berita Terkait
12.000-an warga binaan lapas di Sumsel salurkan hak suara pada pilkada
Rabu, 27 November 2024 18:45 Wib
Kemenkumham Sumsel latih semangat kemadirian napi perempuan
Rabu, 27 November 2024 13:18 Wib
Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Sumsel apresiasi disiplin pegawai
Senin, 25 November 2024 23:07 Wib
Perlombaan medley lagu daerah meriahkan pertemuan paguyuban PIPAS dan Pengayoman Sumsel
Minggu, 24 November 2024 18:34 Wib
ASN Kemenkumham Sumsel pegang teguh asas netralitas Pilkada 2024
Minggu, 24 November 2024 18:02 Wib
Ombudsman pastikan SKB CPNS Kemenkumham Sumsel berlangsung transparan
Sabtu, 23 November 2024 6:31 Wib
Kemenkumham Sumsel lakukan penyusunan laporan kinerja tahunan
Jumat, 22 November 2024 22:59 Wib
BNNP-Kemenkumham Sumsel sinergisitas ciptakan lapas bersih narkoba
Jumat, 22 November 2024 7:05 Wib