Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan pada Februari 2024 ini mulai menyiapkan rencana strategis (renstra) 2025-2029 untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Dokumen renstra itu dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan perencanaan strategis lainnya yang akan dituju selama periode lima tahun," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang Kamis.
Dia menjelaskan, untuk menyiapkan renstra tersebut, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menghimpun aspirasi publik di Palembang pada 28-29 Februari 2024.
Aspirasi publik dihimpun dari aparat penegak hukum (APH), Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumbagtim, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balitbangda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta advokat/ konsultan hukum di Sumsel.
Kanwil Kemenkumham Sumsel siapkan renstra pelayanan publik 2025-2029
Tim Kanwil Kemekumham Sumsel - DJKI menghimpun aspirasi publik di Palembang pada 28-29 Februari 2024 untuk menyusun renstra lima tahunan. (ANTARA/Yudi Abdullah/24)
