Jakarta (ANTARA) - Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr R Siti Zuhro meminta elit politik belajar sejarah, utamanya dari pengalaman Pemilihan umum (Pemilu) pertama tahun 1955 untuk menjunjung tinggi konstitusi di Indonesia.
"Kita sudah mulai mengharapkan hadirnya politisi-politisi yang berpihak pada sejarah, dimana saat itu para pendiri dan tokoh bangsa hanya fokus pada bagaimana cinta pada negeri ini, sehingga konstitusi dirumuskan sedemikian rupa, sampai muncul aturan bahwa calon presiden harus pribumi asli," ujar Siti dalam diskusi yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu.
Diskusi bertajuk "Topik seputar cerita Presiden terdahulu (Top secret)" diselenggarakan oleh Arsip Nasional Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan BRIN untuk mengulas sejarah seputar Pemilu 1955.
Siti memaparkan Pemilu 1955 dapat dinarasikan kembali sebagai pembelajaran sejarah karena tidak ada muatan kepentingan dan dilangsungkan secara murni dan adil.
"Waktu itu tidak terkenal vote buying (membeli suara), politik pencitraan, atau media darling yang heboh, apalagi survei. Tidak ada survei waktu itu, jadi lebih genuine (murni) berlangsung, seperti refleksi bahwa masyarakat terepresentasi melalui banyak partai," ucapnya.
Ia menjelaskan ada partai-partai yang masuk lima besar pada Pemilu 1955 dan cukup merepresentasikan mayoritas masyarakat, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Selain itu ada juga Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), ada partai Kristen juga kalau tidak salah," katanya.
Pada Pemilu 1955 dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota konstituante.
BRIN imbau elit politik belajar sejarah untuk junjung konstitusi
Tangkapan layar-Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro dalam diskusi bertajuk "Topik seputar cerita Presiden terdahulu (Top secret)" diselenggarakan oleh Arsip Nasional Indonesia (ANRI). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)
