China sambut positif keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS

id china,indonesia,brics,politik luar negeri bebas aktif,bebas aktif

China sambut positif keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Beijing (ANTARA) - China menyambut positif keinginan Indonesia untuk bergabung dalam "keluarga besar" BRICS.

"BRICS merupakan mekanisme yang terbuka dan inklusif, kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan keluarga BRICS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, China pada Senin.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 24 Oktober 2024, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif.

Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Negara-negara Asia Tenggara yang turut menjadi mitra BRICS selain Indonesia adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.

"Sebagai platform penting bagi ekonomi yang masih berkembang maupun negara-negara berkembang untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama serta menegakkan kepentingan bersama, mekanisme kerja sama BRICS telah menjadi kekuatan positif dan stabil untuk kebaikan dalam hubungan internasional," papar Lin Jian.

Lin Jian menyebut Indonesia sebagai salah satu negara berkembang utama dan ekonomi yang juga sedang berkembang punya peran penting.

"Indonesia juga telah terlibat aktif dalam kerja sama 'BRICS Plus' dalam beberapa tahun terakhir," ungkap Lin Jian.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengatakan, keinginan Indonesia bergabung dalam BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).

Untuk itu, Sugiono mengajukan tiga langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara Selatan Global. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan sehingga negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka kepada negara berkembang.