Jakarta (ANTARA) - Portal Satu Data Indonesia (SDI) yang sudah diluncurkan merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dengan data yang valid dan akurat.
Selain itu, SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat serta daerah.
“Contohnya adalah kebijakan bantuan langsung tunai yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu kan bergerak, tidak mungkin selamanya miskin dan dengan adanya Satu Data Indonesia, kita akan tahu warga yang tidak lagi masuk kategori miskin," kata Kabag Program dan Umum Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Benny Malik dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Saat bincang-bincang Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Data Melalui SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Sisiplus by Katadata, Benny mengatakan dengan adanya SDI tentunya akan membuat bantuan langsung tunai diterima oleh warga yang sesuai dengan sasaran.
Benny mencontohkan rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi cara untuk menghasilkan data yang tepat dalam mengambil sebuah kebijakan.
Satu Data Indonesia upaya hasilkan kebijakan lebih valid
Bincang-bincang Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Data Melalui SPBE yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Sisiplus by Katadata di Jakarta, Selasa (5/12/2023). ANTARA/HO-Katadata
