Limbah Lapas Perempuan Palembang terhubung saluran sanitasi ipal

Palembang (ANTARA) - Limbah dari berbagai aktivitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II/A Palembang, Sumatera Selatan terhubung saluran sanitasi instalasi pengolahan air limbah (ipal) yang diresmikan Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

"Untuk menghubungkan saluran limbah lapas ke sanitasi ipal tersebut mulai akhir pekan ini Tim Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan melakukan pendampingan pelaksanaan pemasangan instalasi pengelolaan air limbah tersebut," kata Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Sumsel Yulizar di Palembang, Ahad.

Dia menjelaskan pembangunan sanitasi ipal itu karena volume air limbah domestik yang dibuang di lingkungan dalam Kota Palembang berdampak terhadap pencemaran Sungai Musi dan kerusakan lingkungan sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas warga setempat.

Lapas Perempuan Palembang menghasilkan air limbah domestik yang cukup banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyambungan sistem pengolahan air limbah ke sanitasi ipal.

Pemasangan sambungan sanitasi ipal yang dilakukan kontraktor pelaksana, CV Adi Praja dan Tim Dinas PUPR Kota Palembang itu, diharapkan dapat selesai dalam beberapa hari ke depan.
Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel terus mengawal proses pemasangan jaringan ipal tersebut agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai rencana

"Untuk pelaksanaan pemasangan jaringan ipal pada Lapas Perempuan Kelas II/A Palembang dilakukan monitoring dan pengawasan," ujar Yulizar.

Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah domestik di Sei Selayur, Kota Palembang, Kamis (26/10).

"Sistem pengolahan air limbah ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, juga meningkatkan kualitas lingkungan," katanya pada acara peresmian yang disiarkan via daring oleh Sekretariat Presiden.

Presiden mengemukakan kehadiran sistem pengolahan air limbah domestik akan mengurangi pencemaran air di Sungai Musi.

"Kita tahu bahwa Sungai Musi sudah tercemar limbah, sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat di sini, khususnya masyarakat di sekitar Sungai Musi," katanya.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di Kota Palembang menggunakan dana Rp624 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rp24 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Rp690 miliar dari Pemerintah Australia.