Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan membahas strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah itu.
Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim Mat Kasrun dalam keterangan tertulis diterima di Palembang, Rabu, mengatakan pada 2018 persentase kemiskinan di daerah itu mencapai 12,56 persen.
Sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dan RPJMD 2018-2023, sebesar 9,3 persen. Namun, pada 2023 angka kemiskinan masih tinggi, yaitu 10,93 persen.
“Upaya yang telah dilakukan selama ini belum mencapai apa yang ditargetkan. Maka dari itu, pada penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 itu ditargetkan kembali untuk pengentasan kemiskinan," katanya.
Ia menjelaskan persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim 2,94 persen dan menempatkan daerah itu di urutan ke-10 dari 17 kabupaten se-Sumatera Selatan.Namun, angka tersebut masih lebih baik dari rata-rata provinsi, yaitu 3,9 persen, dan belum bisa menyamai tingkat nasional, yaitu 2,4 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Yulis mengatakan meski telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di daerah itu baru menunjukkan penurunan signifikan.
Dalam menjalankan arahan Presiden RI, Kabupaten Muara Enim fokus pada strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang terkoordinasi dan terpadu.
“Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi dasar kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan pemerintah. Rapat TKPK menyoroti upaya konkret dengan multiple interventions, termasuk pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan program pemberdayaan,” katanya.
Ia mengemukakan tentang pentingnya pemutakhiran data, keterpaduan perencanaan, dan konvergensi program antarperangkat daerah. Program pemberdayaan yang terpadu diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat miskin.
Pemkab Muara Enim telah mengimplementasikan langkah-langkah pengentasan kemiskinan, seperti asuransi dan santunan kematian, BLT Dana Desa, kesehatan gratis, hingga pelatihan kewirausahaan.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan berpartisipasi aktif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.
