Namun, angka tersebut masih lebih baik dari rata-rata provinsi, yaitu 3,9 persen, dan belum bisa menyamai tingkat nasional, yaitu 2,4 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Yulis mengatakan meski telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di daerah itu baru menunjukkan penurunan signifikan.
Dalam menjalankan arahan Presiden RI, Kabupaten Muara Enim fokus pada strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang terkoordinasi dan terpadu.
“Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi dasar kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan pemerintah. Rapat TKPK menyoroti upaya konkret dengan multiple interventions, termasuk pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan program pemberdayaan,” katanya.
Ia mengemukakan tentang pentingnya pemutakhiran data, keterpaduan perencanaan, dan konvergensi program antarperangkat daerah. Program pemberdayaan yang terpadu diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat miskin.
Pemkab Muara Enim telah mengimplementasikan langkah-langkah pengentasan kemiskinan, seperti asuransi dan santunan kematian, BLT Dana Desa, kesehatan gratis, hingga pelatihan kewirausahaan.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan berpartisipasi aktif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim.
