Putin tuding AS bertanggung jawab atas eskalasi konflik di Gaza
Moskow (ANTARA) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan eskalasi konflik di Gaza adalah konsekuensi langsung dari sikap Amerika Serikat yang memonopoli fungsi mediasi antara Israel dan Palestina.
Berbicara melalui tautan video dalam KTT BRICS yang berlangsung di Afrika Selatan pada Selasa (21/11), Putin mengatakan AS telah menghalangi kerja yang dimediasi internasional "Kuartet Timur Tengah" yang terdiri dari Uni Eropa, PBB, AS, dan Rusia.
"Karena sabotase terhadap keputusan-keputusan PBB yang jelas-jelas mengatur pembentukan dan upaya hidup berdampingan secara damai antara dua negara merdeka dan berdaulat--Israel dan Palestina--lebih dari satu generasi warga Palestina hidup dalam ketidakadilan, sementara Israel tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan negara mereka," kata Putin.
Putin menekankan bahwa semua negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, memiliki posisi sama mengenai perlunya upaya kolektif untuk mewujudkan perdamaian abadi dan berkelanjutan melalui pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB mengenai situasi di Timur Tengah serta dalam diskusi dalam Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi untuk Timur Tengah.
Berbicara melalui tautan video dalam KTT BRICS yang berlangsung di Afrika Selatan pada Selasa (21/11), Putin mengatakan AS telah menghalangi kerja yang dimediasi internasional "Kuartet Timur Tengah" yang terdiri dari Uni Eropa, PBB, AS, dan Rusia.
"Karena sabotase terhadap keputusan-keputusan PBB yang jelas-jelas mengatur pembentukan dan upaya hidup berdampingan secara damai antara dua negara merdeka dan berdaulat--Israel dan Palestina--lebih dari satu generasi warga Palestina hidup dalam ketidakadilan, sementara Israel tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan negara mereka," kata Putin.
Putin menekankan bahwa semua negara BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, memiliki posisi sama mengenai perlunya upaya kolektif untuk mewujudkan perdamaian abadi dan berkelanjutan melalui pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB mengenai situasi di Timur Tengah serta dalam diskusi dalam Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi untuk Timur Tengah.