Lebih lanjut, Ikhsanudin mengatakan, mayoritas anggota perusahaan fintech saat ini masih berupa fintech peer to peer lending alias bergerak di layanan peminjaman uang, sedangkan yang lainnya adalah fintech jenis lain seperti fintech crowdfunding, microfinancing, digital payment, dan sebagainya.
"Peer to peer ini yang biasanya banyak diadukan sehingga harus dari awal diperbaiki bersama-sama," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah dan asosiasi perusahaan fintech perlu terus bersama-sama mendorong perbaikan industri fintech agar semakin bermanfaat bagi masyarakat termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Yang namanya equity crowdfunding, sekarang kita menghadapi climate change, sehingga sekarang ada bursa karbon dan lain sebagainya, kalau enggak ada fintech mana bisa," katanya.
OJK mencatat jumlah penyelenggara fintech lending per periode Agustus 2023 sebanyak 101 unit terdiri dari 94 penyelenggara konvensional dan tujuh penyelenggara syariah.
Nilai aset yang dimiliki penyelenggara konvensional mencapai Rp7,2 triliun sedangkan penyelenggara syariah Rp139 miliar. Sementara nilai total liabilitas masing-masing Rp3,8 triliun dan Rp111 miliar serta total ekuitas masing-masing Rp3,3 triliun dan Rp28 miliar.
OJK: Fintech berperan strategis jaga perekonomian pada tahun pemilu
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK M Ikhsanudin menjadi narasumber dalam kegiatan media breafing menyambut kegiatan Bulan Fintech Nasional (BFN) di di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (1/11/2023). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)
