Kemenkumham Sumsel menggelar perkara dugaan pelanggaran jabatan notaris

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan(Sumsel) melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) menyelenggarakan rapat gelar perkara terkait pengawasan dan pembinaan atau dugaan pelanggaran jabatan notaris.

Rapat gelar perkara di Palembang, Rabu, dipimpin Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya selaku Ketua MPWN didampingi anggota terdiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ika Akhyani Kurniawati dan Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Karyadi serta para Sekretariat MPWN.

Dalam rapat tersebut juga menghadirkan akademisi dari Universitas Palembang Fitriadi dan Fitriah sebagai perwakilan dari notaris.

Kakanwil Ilham Djaya menjelaskan kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan dalam rangka membahas dan berdiskusi terkait permasalahan kenotariatan di Provinsi Sumatera Selatan serta untuk menindaklanjuti lima perkara dari rekomendasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan laporan masyarakat.

“Sesuai dengan amanat dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap notaris, bahwa Majelis Pengawas Notaris harus menyelenggarakan rapat gelar perkara tersebut sebelum diadakannya pelaksanaan sidang pemeriksaan,” ujar Ilham

Ilham mengajak peserta rapat tersebut untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah oleh anggota Majelis Pengawas yang nantinya akan menjadi bahan masukan bagi Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaannya.

Untuk itu perlu adanya sinergisitas dan koordinasi yang baik antara MPDN dengan MPWN di dalam usul penjatuhan sanksi bagi notaris yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana amanat Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

"Saya berharap agar MPDN tetap melakukan tindak lanjut (followup) terhadap permasalahan kenotariatan yang dihadapi sehingga permasalahan tersebut bisa segera diatasi sesuai dengan aturan yang berlaku,' ujar Kakanwil Ilham.