Refleksi akhir tahun 2024, Kemenkumham Sumsel siap hadapi transformasi

Palembang (ANTARA) - Dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja, Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti kegiatan refleksi akhir tahun 2024. 

 

Kegiatan tersebut berlangsung di Politeknik Pengayoman Indonesia, di Jakarta Senin.

 

Dalam pemaparan refleksi akhir tahun itu, empat menteri hadir langsung yakni Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jendral Pol (Purn) Agus Andrianto.

 

Refleksi akhir tahun ini menjadi momen penting untuk meninjau keberhasilan, kendala, dan langkah strategis yang telah diambil selama satu tahun terakhir, sekaligus merumuskan strategi baru untuk meningkatkan pelayanan di tahun mendatang. 

 

Kegiatan diawali dengan laporan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Komjen Pol Nico Afinta, yang menyampaikan capaian kinerja Kemenkumham di tahun 2024.

"Kami berharap sinergisitas untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan, dan kami siap mendukung kebijakan dalam mewujudkan Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyatakan transformasi menjadi empat Kementerian ini akan membentuk sinergi yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

 

Supratman juga menyampaikan apresiasi atas kinerja maksimal dari seluruh jajaran. Semua prestasi yang telah diraih harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.

 

"Kementerian kita terbagi menjadi empat, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Koordinator, dengan transformasi ini saya mengajak kita semua untuk saling bersinergi memberikan pelayanan yang terbaik," ungkapnya.

 

Pada rangkaian kegiatan itu, Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) menerima beberapa penghargaan di antaranya Lapas Muara Enim dengan penghargaan atas layanan ramah kelompok rentan, Lapas lubuklinggau atas penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta LPKA Kelas I Palembang dengan kategori Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024.

 

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa semangat reformasi birokrasi terus tumbuh di wilayahnya.

 

Ilham menegaskan komitmen Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk terus berinovasi di 2025, melangkah maju dalam pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk menciptakan layanan yang lebih baik.