Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap pihaknya menyiapkan ruang klarifikasi bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) baik dari Pemerintah Daerah maupun Universitas yang situs website-nya disusupi oleh situs judi online.
"Kita ingin minta penjelasan mengapa ini (judi online) bisa masuk. Sistem proteksi-nya seperti apa. Jadi kita minta penjelasan kepada mereka," kata Direktur Jendral Informasi Komunikasi Publik Usman Kansong kepada ANTARA, Jumat.
Menurut Usman, situs pemerintah daerah dan universitas merupakan sistem elektronik dengan kategori publik.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Kemenkominfo memang diamanatkan untuk mengawasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) tidak hanya dari sektor privat tapi juga sektor publik.
Ketika terjadi insiden yang membahayakan sistem elektronik, proses klarifikasi dibutuhkan oleh Kemenkominfo sebagai pengawas untuk menilai tingkat kelalaian PSE terkait.
Jika ditemukan kelalaian dalam tanggung jawabnya mengamankan sistem elektronik, maka nantinya PSE terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kefatalan kerentanan-nya.
"Kita bisa sanksi itu (PSE) tergantung tingkat kelalaiannya. Ada banyak tingkat sanksi mulai teguran hingga penutupan akses sehingga sistemnya tidak bisa lagi diakses," ujar Usman.
Dalam PP 71/2019 beberapa sanksi yang bisa dikenakan terhadap PSE yang lalai memenuhi kewajiban-nya di antaranya teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, serta dikeluarkan dari daftar resmi PSE terdaftar.
Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ditemukan situs-situs website baik dari Pemerintah Daerah, sekolah, maupun universitas yang mengandung muatan judi online.
Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) bahkan mengungkapkan bahwa kasus serupa telah ditemukan sejak Desember 2022.
Dalam temuan BSSN didapati ada 291 situs website milik PSE publik yang terpapar muatan judi online dengan rincian 30 situs web milik Pemerintah, 38 situs web milik sekolah, dan 68 situs web perguruan tinggi.
