Sumatera Selatan (ANTARA) - Sebanyak ratusan massa berdemonstrasi di Palembang, Sumatera Selatan meminta pemerintah provinsi ini mengevaluasi kinerja pengelola kawasan olah raga Jakabaring Sport City (JSC) karena dinilai tidak menjalankan fungsi perawatan dan pemeliharaan infrastruktur dengan baik.
Demonstrasi yang diikuti sekitar 500 orang warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Sumatera Selatan itu berlangsung secara tertib di Kantor Gubernur Jalan Kapten A Rivai, Palembang, Senin siang, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
Koordinator Lapangan Firdaus Hasbullah di lokasi demonstrasi, Senin, mengatakan pihaknya menilai PT. JSC sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumatera Selatan terindikasi belum mampu menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan kawasan olahraga JSC yang merupakan aset daerah.
Menurutnya, mereka saat ini menemukan banyak infrastruktur venue-venue dan fasilitas olahraga berstandar internasional di JSC dalam kondisi terbengkalai atau tidak terawat.
Padahal, lanjutnya, Pemerintah Provinsi terus memberikan subsidi terhadap PT. JSC untuk menjaga dan merawat kawasan olahraga kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan karena yang menjadi langganan tempat penyelenggaraan event nasional dan internasional.
Baca juga: Anggota DPR RI asal Sumsel upayakan dapat anggaran memadai dukung Piala Dunia U-20
"Maka dari itu kami meminta Gubernur sebagai pemegang kendali, hendaknya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengevaluasi secara menyeluruh kinerja PT. JSC. Bahkan diharapkan bisa segera menonaktifkan dan mengganti Direktur PT. JSC Meina Paloh yang bertanggungjawab atas kondisi itu, penggantian itu berdasarkan bukti dan informasi yang kami himpun terhadap kondisi di JSC," kata dia.
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi alasan mereka menuntut pemerintah untuk menonaktifkan Direktur PT. JSC Meina Paloh, selain masalah pengelolaan infrastruktur juga terkait penataan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di kawasan JSC.
"Kami kecewa terhadap sikap Meina Paloh yang mengusir secara tidak sopan para pedagang kecil dan menengah di JSC tersebut, termasuk saat event FORNAS (Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional) VI pada 1-7 Juli 2022 lalu," kata dia.
Ia menilai, hal tersebut tidak patut dilakukan oleh pimpinan PT.JSC yang merupakan BUMD Sumatera Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dapat membentuk BUMD, yang bertujuan untuk memperoleh laba yang didirikan pada kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.
"Kami beri waktu seminggu untuk Pemerintah Provinsi menindaklanjuti aduan kami ini," imbuhnya.
Baca juga: Sumatera Selatan targetkan bangun venue berkuda di JSC
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang datang menemui massa demonstrasi mengatakan dirinya segera berkoordinasi dengan pihak Komisaris dan pihak lainnya yang berkapasitas dalam strukrutal PT. JSC untuk menindaklanjuti tuntutan dari massa aksi tersebut.
"Apabila Komisaris menemukan indikasi serta hal yang tidak seharusnya maka akan kita tindaklanjuti. Mengingat juga masa jabatan dari Meina Paloh sudah hampir habis," kata dia, di hadapan ratusan massa demo.
Pada kesempatan itu Deru menyampaikan dirinya telah menerima beberapa kali keluhan masyarakat terkait aktivitas UMKM di JSC.
Untuk mengatasi hal tersebut, lanjutnya, pihaknya sedang berupaya melakukan penataan tempat untuk para pelaku UMKM berjualan di lokasi JSC sehingga keberadaannya lebih tertib dan teratur, tidak mengganggu aktivitas pegiat olahraga.
Baca juga: Pengelola JSC Palembang padukan olahraga dengan industri pariwisata
