Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menyoroti rencana Kementerian Pertahanan membeli pesawat Eurofighter jenis Thypoon karena rencana penambahan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) harus menyesuaikan sistem pertahanan komprehensif yang menjadi kebijakan umum pertahanan negara.
Dia menilai pembelian alutsista yang dilakukan tanpa dasar kebijakan pertahanan justru akan terlihat sebagai belanja serampangan namun hingga saat ini pemerintah belum selesai merevisi kebijakan umum pertahanan.
"Beli pesawat, tank, senjata serbu itu semua harus ada dasarnya apalagi beli pesawat tempur udara jenis superfighter. Salah-salah kita bisa dilihat sedang mengubah strategi defensive aktif menjadi ovensif. Ini bisa jadi soal pertahanan dan politik luar negeri yang terlihat oleh negara lain," kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia mengkritik adanya kesan tergesa-gesanya pembelanjaan APBN Kemhan karena belanja alutsista apapun sah saja jika didahului dengan kajian komprehensif sistem pertahanan yang akan dibangun.
Menurut dia, DPR tentu akan mendukung jika belanja alutsista memang merupakan hal yang mendasar dalam rangka pertahanan negara.
"Belanja alutsista semacam pesawat tempur ini bukan seperti belanja rutin lainnya karena merupakan belanja strategis karenanya harus sangat hati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia. Tidak bisa hanya dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra," ujarnya.
Wakil Ketua F-NasDem DPR itu menyoroti rencana pembelian Typhoon yang hampir sejenis dengan Sukhoi-35 karena pembelian jenis pesawat tempur yang serupa namun dengan model yang berbeda akan menjadi tidak efisien dan akan membengkakkan anggaran.
Willy menilai jenis Thpoon yang mau dibeli, Indonesia sebenarnya sudah punya Sukhoi 35, sistem perawatan, peralatan, suku cadang dan kebutuhan Sukhoi pun sudah disiapkan lalu kenapa justru beli yang berbeda lagi.
"Kalau beli yang berbeda, maka belanja lainnya untuk perbaikan, perawatan, suku cadang dan lainnyapun akan beda. Dampaknya akan juga berkenaan dengan APBN nantinya," ujarnya.
Dia menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus pikirkan juga hal tersebut karena lebih baik beli dari model yang sama saja.
Willy meyakini Prabowo sangat memahami ancaman pertahanan negara khususnya di matra darat namun kelebihan Menhan tersebut harus diperkuat dengan kajian-kajian strategis pertahanan negara yang lebih komprehensif.
"Kalau Amerika punya Network Centric Warfare (NCF) sebagai doktrin perangnya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan teknologi informasi. Lantas bagaimana dengan kita menghadapi perang asimetris, ini yang harus dipikirkan lebih matang selain belanja 'rutin' alutsista," katanya.
Berita Terkait
Menkum tegaskan ibu kota masih di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Selasa, 19 November 2024 15:43 Wib
Bakamla pastikan tak ada kapal penjaga pantai China di Natuna Utara
Senin, 18 November 2024 15:29 Wib
Usulan pembentukan badan khusus urusan sawit
Senin, 18 November 2024 13:09 Wib
RI komitmen dukung perdagangan yang adil di Asia Pasifik
Minggu, 17 November 2024 9:27 Wib
Pemkab OKU Timur beri makanan sehat bergizi gratis kepada pelajar
Sabtu, 16 November 2024 20:53 Wib
Presiden Vietnam uber Prabowo demi ajak foto bersama dengan menterinya
Sabtu, 16 November 2024 12:56 Wib
Ekonom proyeksikan surplusperdagangan RI capai 2,74 miliar dolar AS
Jumat, 15 November 2024 10:14 Wib
Prabowo-Biden tegaskan komitmen kerja sama pertahanan
Rabu, 13 November 2024 21:04 Wib