Tanjungpinang (ANTARA) - Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengancam keluar dari panitia khusus (pansus) seandainya kepala dinas terkait tidak hadir dalam rapat paripurna.
Berdasarkan pantauan Antara di ruang rapat paripurna DPRD Kepri, Selasa, jumlah kepala dinas yang hadir hanya tujuh orang.
Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kepri Lis Darmansyah, menyampaikan interupsi ketika Wakil Ketua DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, yang memimpin rapat tersebut ingin menutup rapat.
Lis merasa kecewa lantaran kepala OPD terkait tidak hadir, padahal pandangan fraksi sangat penting didengar dan dianalisis oleh dinas terkait sebagai salah satu pertimbangan untuk mengambil kebijakan.
Apalagi ranperda yang akan dibahas tersebut cukup sensitif sehingga membutuhkan keseriusan. Kehadiran kepala OPD, menurut dia sebagai salah satu bentuk keseriusan.
"Saya tidak melihat Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Biro Ekonomi dan lainnya. Lantas apa yang mau dibahas kalau mereka sendiri tidak hadir," ujarnya.
Lis mengatakan kondisi hari ini merupakan pelajaran yang berarti bagi pejabat eselon II di Pemprov Kepri agar tidak terjadi lagi. Ia juga mengingatkan Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah untuk memperhatikan hal tersebut.
"Kalau Pak Sekda keterangannya kerap normatif karena tidak masuk persoalan teknis. Kami inginkan pembahasan ranperda ini kongkrit, menyeluruh dan bermanfaat bagi daerah dan masyarakat," ujarnya.
Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi pembentukan Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, PDAM Tirta Kepri, dan Pansus Penyertaan Modal Kepada BUMD Kepri, anggota Fraksi Golkar DPRD Kepri, Kamarudin Ali, berpendapat ketidakhadiran kepala dinas terkait sebagai bentuk pelecehan institusi legislatif.
"Ini tidak dapat dibiarkan. Ini sebagai bentuk pelecehan institusi legislatif," ucapnya.
Ia mengatakan sebaiknya rapat paripurna tidak dilaksanakan jika tidak dihadiri kepala OPD. "Kami minta tidak dilakukan rapat paripurna terhormat ini jika mereka tidak menghargai DPRD Kepri," tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kepri, Onward Siahaan juga merasa kecewa terhadap ketidakdisiplinan kepala OPD.
"Ke depan kami hanya menyampaikan pandangan fraksi melalui surat, tidak dibacakan," tuturnya.
Berita Terkait
Gegara peluru nyasar, niat baik untuk keponakan berubah petaka buat paman
Minggu, 7 Juli 2024 21:25 Wib
Pj Bupati Banyuasin bacakan Raperda pada paripurna DPRD
Minggu, 7 Juli 2024 19:07 Wib
Inilah kronologis PUSS Pemilu 2024 DPRD Kabupaten Lahat 6 TPS Dapil 4
Sabtu, 22 Juni 2024 13:31 Wib
Fraksi DPRD Muba apresiasi pembentukan Raperda LPj TA 2023 Muba
Selasa, 4 Juni 2024 8:29 Wib
Diterima Ketua DPRD, wartawan Sumsel sampaikan aspirasi terkait RUU Penyiaran
Rabu, 29 Mei 2024 13:50 Wib
KPU Sumsel tetapkan 75 anggota DPRD terpilih
Rabu, 29 Mei 2024 13:01 Wib
KPU sebut partai Nasdem raih kursi terbanyak legislatif di Palembang
Selasa, 28 Mei 2024 17:01 Wib
Pj Gubernur Sumsel sampaikan penjelasan RPJP APBD 2023
Senin, 27 Mei 2024 16:42 Wib