Puluhan mahasiswa di Baturaja demo kenaikan BBM

id demo,unjukrasa,unjuk rasa mahasiswa,demo bbm,berita sumsel,berita palembang,kenaikan haraga listrik,Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

Puluhan mahasiswa di Baturaja demo kenaikan BBM

Arsip- Mahasiswa OKU demo ke DPRD menolak kenaikkan harga BBM (ANTARA News Sumsel/Edo Purmana/18)

Baturaja (ANTARA News Sumsel) - Puluhan mahasiswa di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menggelar aksi demo di Gedung DPRD setempat guna menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dilakukan pemerintah pusat beberapa waktu lalu.

"Aksi yang kami lakukan hari ini untuk menyuarakan keluhan masyarakat dengan kenaikan BBM dan TDL yang baru-baru ini dinaikan oleh pemerintah pusat," kata Ria Diana selaku koordinator aksi demo yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ogan Komering Ulu (OKU) di Baturaja, Selasa.

Dalam aksi itu KAMMI mengajukan lima tuntutan kepada wakil rakyat setempat untuk segera disampaikan ke DPRD Sumsel dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi.

"Kami sudah muak dengan sikap pemerintah yang menaikan BBM non subsidi dan TDL secara diam-diam," ujarnya.

Bahkan, tambahnya hutang Indonesia di era kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden RI juga sudah mencapai Rp5.000 triliun lebih dalam kurun waktu selama empat tahun.

"Jadi anak yang baru lahir dibebani hutan Rp14 juta," tegasnya.

Adapun ?tuntutan mahasiswa tersebut yakni mengecam tindakan pemerintah yang berulang kali menaikan harga BBM non subsidi dengan tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

Kemudian menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok rakyat seiring dengan naiknya harga BBM dan meminta DPRD OKU untuk memanggil serta menagih pihak pertamina agar menjaga ketersediaan ataupun pendistribusian minyak bersubsidi bagi masyarakat miskin.

Sedangkan tuntutan keempat yaitu agar pemerintah, kepolisian republik Indonesia, Kemenkeu dan instansi terkait untuk bersikap tegas serta berhenti lempar tangan terhadap kebijakan yang menyangkut hajat kesejahteraan rakyat.

"Dan yang terakhir menuntut pihak DPRD Sumsel untuk menyampaikan pernyataan sikap kami ini kepada pemerintah pusat," tegas dia.