Jakarta (ANTARA Sumsel) - Penyidik KPK memeriksa Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti di Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan RS Pendidikan Universitas Airlangga tahun anggaran 2007-2010 dan peningkatan sarana dan prasarana RS Pendidikan Unair 2009.
"Secara teknis lebih mudah jika penyidik yang ke sana ketimbang membawa tersangka ke KPK," kata Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa.
Kemarin, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah datang ke gedung KPK untuk mengordinasikan pemeriksaan tersebut.
"(La Nyalla) itu juga, oh iya besok akan diperiksa La Nyalla oleh KPK besok. Saya serahkan ke KPK, apa KPK akan bawa ke sini, kita persilakan, apakah akan memeriksa di Kejagung, kita akan fasilitasi rencana besok," kata Arminsyah pada Senin (20/6).
La Nyalla sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 11 Maret 2015 saat kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan.
Perusahaan La Nyalla, PT Airlangga Tama Nusantara Sakti bersama dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) adalah pemenang tender pembangunan proyek RS Unair tersebut.
RS Pendidikan Unair dibangun dengan lebih dari Rp300 miliar miliar dengan kerugian negara sekitar Rp85 miliar dan mulai beroperasi pada pertengahan 2010.
Tersangka dalam perkara ini adalah mantan rektor Unair Fasichul Lisan.
Fasich selaku rektor sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unair diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan sangkaan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
La Nyalla juga adalah tersangka kasus dugaan tipikor pembelian IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Total kerugian negara dalam kasus tersebut adalah Rp5,3 miliar pada 2012.
Berita Terkait
Terbukti selingkuh seorang hakim di Sumut diberhentikan, ini kronologisnya
Rabu, 1 Mei 2024 11:10 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu
Senin, 25 Maret 2024 15:47 Wib
Jawab pertanyaan Komisi X DPR, Menpora tegaskan PON 2024 tetap digelar di Aceh-Sumut
Rabu, 20 Maret 2024 3:05 Wib
"Two in One" pariwisata sekaligus lindungi ekologi
Kamis, 14 Maret 2024 8:30 Wib
Pakar beri tip kepada KPU atasi serangan DDoS
Kamis, 15 Februari 2024 10:57 Wib
Profesionalitas penyelenggara pemilu berperan tenangkan masyarakat
Senin, 29 Januari 2024 6:57 Wib
Dugaan pungli di rutan KPK
Jumat, 19 Januari 2024 14:44 Wib
Debat capres kedua di Senayan
Rabu, 3 Januari 2024 20:45 Wib