Menteri LH: Impor sampah ke Indonesia harus dihentikan

Upaya penghentian tersebut sebagaimana komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjamin kesehatan, penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, dan percepatan ekonomi hijau.

Menurut Hanif, dalam lima tahun ke depan Kementerian LH akan fokus untuk melakukan tata kelola sampah domestik yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas hingga menjadi lebih bermanfaat. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, ada sebanyak 38,21 persen dari total 38,2 juta ton sampah yang tidak terkelola.

Dalam hal ini, pembenahan tata kelola sampah di TPST Bantargebang sedang menjadi sorotan utama dari Kementerian LH.

Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menjadi pembuangan sampah terbesar di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 117,5 hektare, namun saat ini timbunan sampahnya sudah hampir melebihi kapasitas.

Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mencatat total ada lebih dari 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang, atau per harinya menerima sebanyak 7.500-8.000 ton sampah yang berasal dari ibu kota.

Tumpukan sampah di TPST Bantergebang yang di antaranya terdiri dari limbah makanan, minuman, plastik dan kertas itu akan diusahakan Kementerian LH untuk diolah menjadi pupuk kompos, hingga sumber bahan bakar dengan jumlah produksi yang besar.

"Satu persatu kita selesaikan, di sini fasilitasnya sudah ada tinggal bagaimana diteruskan atau ditingkatkan saja. Intinya keberhasilan di TPST Bantargebang akan diterapkan di daerah lain juga. Itu akan semakin mudah ketika impor sampah dihentikan," kata Hanif.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri LH: Impor sampah ke Indonesia harus dihentikan