FMPSO minta BRIN paparkan hasil kajian penanganan banjir di OKU

Baturaja (ANTARA) - Aktivis lingkungan dari Forum Masyarakat Peduli Sungai Ogan (FMPSO) meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil kajian penanganan banjir di Kabupaten OKU, Sumatra Selatan agar bencana tersebut tidak terulang di kemudian hari.

"Mengingat musim kemarau tahun ini hampir usai dan memasuki musim hujan di mana Kabupaten OKU merupakan daerah rawan banjir," kata Ketua FMPSO OKU, Hendra Setyawan di Baturaja, Kabupaten OKU, Senin.  

Menurut dia, dalam mencari solusi untuk mengatasi banjir pemerintah daerah setempat sebelumnya telah mengundang peneliti dari BRIN untuk mengkaji dan memetakan permasalahan banjir di wilayah tersebut.  

Namun, kata dia, hingga tim dari BRIN menyelesaikan tugasnya pada akhir Juli 2024 belum memaparkan hasil kajian secara terbuka kepada masyarakat di Kabupaten OKU. "Kami mempertanyakan hasil kajian dari BRIN sehingga Pemkab OKU melalui dinas terkait dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi banjir," katanya.  

Menurut Hendra, secara umum banjir di wilayah itu disebabkan karena banyaknya lahan kritis yang disebabkan perambahan hutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Berdasarkan data dari 70,096,51 hektare (Ha) kawasan hutan di Kabupaten OKU, 64,657,89 Ha di antaranya merupakan lahan kritis akibat perambahan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun ini hingga Mei 2024 mencatat sebanyak empat kali peristiwa banjir terjadi di wilayah itu.

Banjir pertama dan kedua terjadi pada periode Februari 2024 di mana ratusan rumah penduduk terendam banjir dan merusak empat jembatan gantung hingga aktivitas masyarakat sempat lumpuh total.   

"Terparah, bencana banjir bandang melanda dua kali selama periode Mei 2024 hingga merenggut enam orang korban jiwa," kata Kepala BPBD OKU Januar Efendi secara terpisah menambahkan.   

Januar mengatakan, akibat bencana alam ini tercatat sebanyak 10.816 rumah warga di wilayah itu terdampak bencana banjir bandang dengan ketinggian air mencapai dua meter.

Dari jumlah tersebut sebanyak 90 rumah warga mengalami rusak berat, bahkan satu unit diantaranya hanyut terseret banjir bandang.

Banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum antara lain 18 unit gedung sekolah, 41 rumah ibadah dan 15 unit fasilitas pemerintah dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.