"Kami mempertanyakan hasil kajian dari BRIN sehingga Pemkab OKU melalui dinas terkait dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi banjir," katanya.
Menurut Hendra, secara umum banjir di wilayah itu disebabkan karena banyaknya lahan kritis yang disebabkan perambahan hutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Berdasarkan data dari 70,096,51 hektare (Ha) kawasan hutan di Kabupaten OKU, 64,657,89 Ha di antaranya merupakan lahan kritis akibat perambahan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun ini hingga Mei 2024 mencatat sebanyak empat kali peristiwa banjir terjadi di wilayah itu.
Banjir pertama dan kedua terjadi pada periode Februari 2024 di mana ratusan rumah penduduk terendam banjir dan merusak empat jembatan gantung hingga aktivitas masyarakat sempat lumpuh total.
"Terparah, bencana banjir bandang melanda dua kali selama periode Mei 2024 hingga merenggut enam orang korban jiwa," kata Kepala BPBD OKU Januar Efendi secara terpisah menambahkan.
Januar mengatakan, akibat bencana alam ini tercatat sebanyak 10.816 rumah warga di wilayah itu terdampak bencana banjir bandang dengan ketinggian air mencapai dua meter.
Dari jumlah tersebut sebanyak 90 rumah warga mengalami rusak berat, bahkan satu unit diantaranya hanyut terseret banjir bandang.
Banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum antara lain 18 unit gedung sekolah, 41 rumah ibadah dan 15 unit fasilitas pemerintah dengan kerugian mencapai miliaran rupiah.
FMPSO minta BRIN paparkan hasil kajian penanganan banjir di OKU
Forum Masyarakat Peduli Sungai Ogan (FMPSO) menggelar rapat koordinasi dengan DPRD OKU untuk mencari solusi penanganan banjir. (ANTARA/Edo Purmana)
