Kemenkumham Sumsel saksikan peresmian Poltekpin pendidikan vokasi Pemasyarakatan dan Imigrasi

Palembang (ANTARA) - Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan menyaksikan peresmian Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) yang merupakan sejarah baru pendidikan vokasi Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, meresmikan restrukturisasi dua politeknik yakni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi satu atap yakni Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). 

Acara tersebut turut disaksikan jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan secara virtual, bertempat di ruang teleconference Kantor Wilayah, di Palembang, Kamis (8/8).
 
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham Razilu, mengatakan Kampus Poltekpin yang berlokasi di Tangerang itu tengah dalam proses pembangunan, dengan gedung Rektorat B yang masih dalam tahap konstruksi. 

Restrukturisasi kedua Politeknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

“Restrukturisasi ini dilakukan dengan memperhatikan dan mengedepankan optimalisasi tata kelola penyelenggaraan pendidikan, sehingga hasilnya akan mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, terutama di bidang pendidikan demi menciptakan SDM yang berkompeten,” tegasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan, Politeknik Pengayoman Indonesia adalah upaya strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan Kemenkumham. 

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Poltekpin, sehingga saya dapat mewujudkan legacy terbesar ini. Saya optimis bahwa Poltekpin akan menjadi pusat pendidikan unggulan yang mampu mencetak lulusan berkualitas di bidang Hukum dan HAM," ujar Menkumham.

Poltekpin direncanakan akan membuka jurusan dan program studi baru, serta membuka pendidikan profesi, magister terapan, dan doktor terapan, yang sesuai dengan relevansi zaman dan kebutuhan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Penambahan program baru tersebut diharapkan mampu menjadi sumber rekrutmen serta peningkatan kompetensi bagi tenaga profesional di Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami dedikasikan Poltekpin untuk mendidik para taruna-taruni mengembangkan talenta-talenta terbaik mereka sehingga siap mengabdi, berkarya, dan mengukir prestasi demi kejayaan Bangsa Indonesia,” tambah Yasonna.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Tatang Muttaqin menuturkan, penggabungan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan fungsi sekolah kedinasan serta level profesionalitas dari Poltekpin yang memiliki kekhususan program studi yang berbeda dengan jurusan di universitas lain.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr.Ilham Djaya berharap, peresmian Poltekpin menjadi tonggak sejarah baru untuk meningkatkan kualitas SDM Kemenkumham yang mampu merespon berbagai tantangan, yang merupakan komitmen untuk membangun infrastruktur pendidikan melalui  Poltekpin sebagai pusat akademi ilmu pemasyarakatan maupun imigrasi. 

Turut hadir menyaksikan peresmian ini, Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi, Kepala Divisi Keimigrasian, Sigit Setyawan, pejabat administrator beserta staf.