Ini penjelasan Menkeu terkait blokir anggaran kementerian/lembaga Rp50 triliun

Instruksi automatic adjustment tertuang pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang dikeluarkan pada 29 Desember 2023.

Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 dipandang perlu untuk dilakukan dengan menimbang kondisi geopolitik global, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024.

Kebijakan automatic adjustment belanja K/L TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50,148 triliun.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment atau menjadi anggaran cadangan di antaranya belanja barang yang dapat diefisienkan, yang diutamakan dari 10 akun belanja barang seperti honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan barang non operasional lainnya.

Kemudian, juga termasuk belanja modal yang dapat diefisienkan serta kegiatan yang saat ini diblokir dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I TA 2024.

Sementara anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja bantuan sosial atau bansos (Penerima Bantuan Iuran/PBI Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan/PKH, dan Kartu Sembako), belanja tahapan pemilu, belanja Ibu Kota Nusantara (IKN).

Juga belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), belanja untuk daerah otonomi baru (empat provinsi) atau K/L baru, dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Adapun untuk kebijakan automatic adjustment TA 2024, Menkeu Sri Mulyani tidak merinci kondisi prioritas yang bakal menggunakan cadangan anggaran tersebut.
 



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu jelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun