Sebanyak 39 satker di Tanah Air diusulkan untuk meraih predikat WBBM termasuk Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang, dan Lapas Kelas II B Muara Enim.
"Kami berharap perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Sumsel dapat menerima wawasan dan panduan dalam menyusun serta mengoptimalkan dokumen data dukung untuk usulan WBBM," kata Rahmi yang juga Tim Kerja Pembangunan ZI di Sumsel itu.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM Y. Ambeg Paramarta pada kegiatan itu mengingatkan terkait tiga arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, serta birokrasi yang lincah dan cepat.
“Kegiatan ini merupakan langkah serius dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mendorong seluruh satker dalam membangun Zona Integritas WBBM Tahun 2024,” jelasnya.
