Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus menggenjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem guna mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi menyampaikan saat ini tren penurunan kemiskinan ekstrem sudah dalam jalur yang diharapkan.

“Berdasarkan hasil Susenas pada Maret 2023, angka kemiskinan ekstrem sudah berada pada 1,12 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dari periode Maret 2022, yang merupakan penurunan angka kemiskinan terbesar dalam lima tahun terakhir,” ujar Suprayoga dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Suprayoga mengatakan, untuk tingkat kemiskinan nasional, Susenas Maret 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 persen, sementara target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5 hingga 7,5 persen, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat menurunkan sedikitnya 1,86 persen poin untuk mencapai 7,5 persen pada tahun 2024.

Suprayoga menjelaskan bahwa untuk mencapai target kemiskinan nasional, dibutuhkan upaya yang lebih intens dari sisi pemerintah, termasuk dalam pelibatan pelaku dan mitra non-pemerintah melalui pendekatan kolaboratif dan kemitraan pentahelix.

Menurutnya, hal ini perlu disikapi secara khusus, terlebih dengan memperhatikan proyeksi inflasi tahun 2023, maka tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2024 diperkirakan berkisar antara 9,17 hingga 9,34 persen.

“Sejumlah kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam rangka penurunan angka kemiskinan nasional,” kata dia.