Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melakukan segala upaya untuk meningkatkan proses transisi energi, salah satunya dengan mengeluarkan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dan membatalkan kontrak 1,3 gigawatt PLTU batu bara.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjadi pemimpin dalam mengurangi perubahan iklim.
"Sudah ada 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara yang kita keluarkan dari fase perencanaan," ujar Darmawan ditemui usai pembukaan PLN Nusantara Power Connect 2023 di Jakarta, Senin.
"Kemudian juga tiga tahun lalu ada 1,3 gigawatt PLTU batu bara yang sudah berkontrak dengan PLN berhasil dibatalkan,' katanya.
Dari 13 gigawatt pembangkit listrik batu bara yang telah dikeluarkan dari rancangan penyediaan tenaga listrik, PLN telah mampu mengurangi emisi gas rumah kaca senilai 1,8 miliar ton CO2 selama 25 tahun.
Sementara penghentian kontrak 1,3 gigawatt PLTU batu bara, berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca lebih dari 150 juta ton CO2 selama 25 tahun.PLN juga merencanakan dan mengembangkan 21 gigawatt pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam The Greenest rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-2028.
Darmawan mengatakan, rancangan RUPTL merupakan yang paling hijau dalam sejarah PLN dan Indonesia.
"Ini yang paling hijau dalam sejarah PLN dan juga dalam sejarah Indonesia yaitu 51,6 persen penambahan kapasitasnya berbasis pada EBT," kata Darmawan.
Adapun EBT yang akan digunakan dalam rancangan RUPTL ini antara lain hidro, geotermal, matahari hingga ombak hingga angin. Menurut Darmawan, semua sumber daya yang di Tanah Air yang memiliki potensi besar untuk pembangkit listrik akan digunakan sebagai energi baru.
"Energi dari semua potensi di nusantara ini dari hidro dari geotermal, dari wind, dari solar, dari ombak dan seluruh potensi di nusantara ini," ujarnya.
