Jakarta (ANTARA) -
BNI terus tingkatkan inklusi keuangan buat UMKM belum "bankable"
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan langkah kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lantaran separuh dari tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM belum bankable.
Dalam Plenary Sessions on AIPF sub-themes III: Inclusive Digital Transformation di sela KTT ASEAN 2023-ASEAN Indo-Pasifik Forum (AIPF), di Jakarta, Rabu, Direktur Wholesale & International Banking BNI Silvano Winston Rumantir mengatakan sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia terserap di sektor UMKM yang menyumbang 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Makanya akses pembiayaan ke separuh dari mereka sangat terbatas. Kami yakin keterlibatan digital adalah kuncinya," katanya pula.
Silvano mengatakan hal itu pulalah yang mendorong BNI untuk mengakuisisi Bank Mayora pada tahun 2022 lalu.
BNI pun telah meluncurkan hibank (dibaca haibank) yang didirikan dengan tujuan untuk melayani sektor UMKM dengan infrastruktur digital.
Silvano mengakui, akuisisi Bank Mayora dinilai sebagai langkah strategis untuk bisa menggarap potensi pasar UMKM dengan sentuhan digitalisasi.
BNI mengakui bukan perusahaan teknologi, namun memiliki akses pasar yang besar karena merupakan bank komersial pertama di Indonesia.
Pada sisi lain, akuisisi Bank Mayora dilakukan untuk menggarap rantai pasok grup perusahaan FMCG yang besar itu, salah satunya penjual atau UMKM yang terlibat.
"Kami tahu praktik perbankan, kami tahu soal efisiensi pembiayaan, kami punya akses pasar, tapi kami bukan perusahaan teknologi. Di sisi lain, Mayora adalah grup FMCG terbesar di negara ini, ada ekosistem rantai pasok yang besar, yang bisa kami garap," katanya pula.
Sesi Inclusive Digital Transformation di AIPF 2023 yang digelar untuk mencari langkah konkret dan mendorong ekonomi di kawasan Asia Pasifik sejalan dengan tetap mempromosikan industri kreatif
ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) yang diselenggarakan pada Selasa hingga Rabu, 5-6 September 2023, merupakan implementasi dari Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP).