BMKG koordinasi dengan Polda Sumsel antisipasi karhutla
Palembang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Palembang melakukan koordinasi dengan Polda Sumsel untuk mendukung upaya antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di provinsi setempat pada musim kemarau 2020 ini.
Untuk melakukan koordinasi tersebut, Kepala BMKG Palembang, Desindra Deddy Kurniawan melakukan audiensi dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri S di Mapolda Sumsel, di Palembang, Selasa.
Desindra Deddy pada kesempatan itu mengatakan menghadapi musim kemarau 2020 ini mulai munculnya titik panas (hotspot) di sejumlah daerah yang selama ini tergolong rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keberadaan titik panas tersebut perlu mendapat perhatian jajaran Polda Sumsel dan pihak terkait yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Karhutla sehingga tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan bencana kabut asap.
"Para pemangku kepentingan dan masyarakat Sumsel diimbau untuk mewaspadai wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan dini," ujarnya.
Menurut dia, musim kemarau diprakirakan terjadi pada Juli dan puncaknya pada bulan Agustus 2020.
Dalam kurun waktu tersebut merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian bersama dengan menyiapkan berbagai tindakan antisipasi karhutla.
BMKG akan menyampaikan informasi kepada Satgas Karhutla Polda Sumsel setiap ada perkembangan keberadaan titik panas di suatu daerah
untuk segera dilakukan upaya pendinginan atau pemadaman api agar kebakaran tidak meluas.
Melalui kerja sama antara BMKG dengan Polda Sumsel ini diharapkan karhutla di wilayah Sumsel ini dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan baik, ujar Deddy.
Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri S mengatakan, pihaknya menyambut baik dukungan BMKG dalam melaksanakan tugas mengantisipasi dan menanggulangi karhutla pada musim kemarau tahun ini.
Untuk menghadapi kemarau beberapa bulan ke depan pihaknya telah menyiagakan ratusan personel Satgas Karhutla yang didukung dengan peralatan pemadaman api yang memadai.
"Kami berupaya menyiapkan tindakan pencegahan dan penanganan yang serius sebagai bentuk dan tanggung jawab tugas dalam menghadapi karhutla di provinsi yang memiliki kawasan hutan sekitar 3,5 juta hektare itu," ujar kapolda.
Untuk melakukan koordinasi tersebut, Kepala BMKG Palembang, Desindra Deddy Kurniawan melakukan audiensi dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri S di Mapolda Sumsel, di Palembang, Selasa.
Desindra Deddy pada kesempatan itu mengatakan menghadapi musim kemarau 2020 ini mulai munculnya titik panas (hotspot) di sejumlah daerah yang selama ini tergolong rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keberadaan titik panas tersebut perlu mendapat perhatian jajaran Polda Sumsel dan pihak terkait yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Karhutla sehingga tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan bencana kabut asap.
"Para pemangku kepentingan dan masyarakat Sumsel diimbau untuk mewaspadai wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan dini," ujarnya.
Menurut dia, musim kemarau diprakirakan terjadi pada Juli dan puncaknya pada bulan Agustus 2020.
Dalam kurun waktu tersebut merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian bersama dengan menyiapkan berbagai tindakan antisipasi karhutla.
BMKG akan menyampaikan informasi kepada Satgas Karhutla Polda Sumsel setiap ada perkembangan keberadaan titik panas di suatu daerah
untuk segera dilakukan upaya pendinginan atau pemadaman api agar kebakaran tidak meluas.
Melalui kerja sama antara BMKG dengan Polda Sumsel ini diharapkan karhutla di wilayah Sumsel ini dapat diantisipasi dan ditanggulangi dengan baik, ujar Deddy.
Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri S mengatakan, pihaknya menyambut baik dukungan BMKG dalam melaksanakan tugas mengantisipasi dan menanggulangi karhutla pada musim kemarau tahun ini.
Untuk menghadapi kemarau beberapa bulan ke depan pihaknya telah menyiagakan ratusan personel Satgas Karhutla yang didukung dengan peralatan pemadaman api yang memadai.
"Kami berupaya menyiapkan tindakan pencegahan dan penanganan yang serius sebagai bentuk dan tanggung jawab tugas dalam menghadapi karhutla di provinsi yang memiliki kawasan hutan sekitar 3,5 juta hektare itu," ujar kapolda.