Palembang (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Komisi VII Alex Noerdin mengatakan pengelolaan lingkungan di daerah harus bersinergi dengan banyak pihak karena keterbatasan dana.
“Jika hanya mengandalkan APBD Sumatera Selatan saja, tentu tidak mungkin itu bisa dilakukan. Jadi harus bersinergi dengan banyak pihak,” kata dia di Palembang, Ahad.
Ia mengatakan salah satu yang sangat mungkin dilakukan yakni menggalang bantuan dana dari negara-negara asing yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan pada periode sebelumnya ini mengatakan hal tersebut sudah sukses dilakukan saat penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut.
“Karena dibuka kerannya, akhirnya banyak bantuan datang dari berbagai negara donor untuk membantu Sumsel mengatasi karhutla,” kata dia. Kini, menurut Alex, yang terpenting bagaimana mengawal agar pembangunan di Sumsel ini tetap berwawasan lingkungan agar kerusakan lingkungan dapat terus ditekan.
Sementara itu, Koordinator Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion (KOLEGA) Sumatera Selatan Najib Asmani mengatakan Sumsel merupakan provinsi terdepan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lanskap berkelanjutan sejak 2015 lalu.
“Kemitraan adalah kata kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Isu lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dijalankan secara parsial, namun perlu sebuah keterpaduan melalui pendekatan kemitraan para pihak,” kata dia.
Pada tahun 2018, KOLEGA Sumsel telah menyelenggarakan Festival Lanskap pertama di Indonesia dan mengangkat Sumsel sebagai provinsi pelopor dalam pendekatan lanskap berkelanjutan.
Menurutnya, satu prestasi penting adalah ketika Provinsi Sumsel dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang ke 30 dari The Man and Biosphere International Coordinating Council (MAB-ICC) UNESCO pada bulan Juli 2018. Pada sidang tersebut Taman Nasional Berbak dan Sembilang (TNBS) ditetapkan sebagai salah satu Cagar Biosfer Dunia.
Ia menjelaskan Atas arahan dari Dirjen KSDAE, KELOLA Sendang memfasilitasi tindak lanjut kemitraan antara TNBS dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menghasilkan kesepakatan untuk pengembangan ekoeduwisata sebagai bentuk upaya pelestarian mangrove, burung migran dan keanekaragaman hayati lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa di sekitar kawasan TNBS.
"Para mitra pembangunan telah diarahkan untuk mengembangkan berbagai upaya dalam pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan," ujar dia.*