Palembang (ANTARA Sumsel) - Bendungan Kota Palembang, Sumatera Selatan yang pembangunannya direncanakan di kawasan padat penduduk Sekip membutuhkan lahan seluas 1,7 hektare sehingga memerlukan dukungan masyarakat, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang M. Sapri Nungcik.
"Hingga kini, Pemkot Palembang masih terkendala pada penyediaan lahan karena belum seluruh warga di lokasi yang akan dijadikan bendungan memberikan dukungan (belum sepakat harga, red.)," katanya di Palembang, Senin.
Ia mengatakan lantaran itu, dana yang sudah dialokasikan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN senilai Rp200 miliar terpaksa dikembalikan hingga dua kali.
"Perencanaan sudah dimulai pada 2011, kemudian pada 2013 diturunkan dana Rp200 miliar dari pusat, karena tidak terealisasi maka terpaksa dikembalikan. Kejadian serupa juga berulang di tahun 2014," kata dia.
Padahal, kata dia, Pemerintah Kota Palembang serius untuk membangun bendungan raksasa tersebut untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi pada periode Januari-April setiap tahunnya.
"Ini disayangkan sekali, padahal lokasi itu paling cocok karena penduduknya sudah biasa terendam air saat banjir, dan konturnya lebih rendah dari sungai," kata Sapri.
Ia menerangkan bentuk keseriusan itu terlihat dengan sokongan dana sebesar Rp10 miliar untuk pembebasan lahan dari APBD Kota Palembang.
Pemerintah provinsi juga memberikan bantuan dengan menyalurkan dana APBD sebesar Rp10 miliar untuk pembebasan lahan tersebut.
Meski sudah empat tahun belum terealisasi, katanya, pemerintah kota tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Palembang yang sudah tidak tertangani dengan sistem drainase yang ada.
"Pemerintah tetap berupaya, akan dilakukan sosialisasi lebih gencar ke masyarakat sekitar bendungan," kata dia.
Proyek bendungan di Sekip Bendung itu, terdiri atas bendungan, rumah pompa, dan pintu air dengan total luas lahan 1,7 hektare.
