Medan (ANTARA Sumsel) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mengatakan bahwa mencari solusi dan jalan tengah dalam kebijakan ekonomi nasional tidak mudah karena akan terjebak antara komunisme dan liberalisme.
Dalam dialog yang diselenggarakan Komunitas Sahabat Mahfud MD (KSMMD) Sumut di Medan, Senin (18/11) malam, Mahfud mengatakan jika berpihak pada rakyat kecil tetapi realisasinya kurang tepat, maka kebijakan itu akan dianggap meniru pola komunisme.
"Kalau salah dalam menerapkan keberpihakan terhadap rakyat, akan dianggap komunis," katanya.
Namun, kata dia, jika kebijakan tersebut terlalu dibebaskan pada kehendak pasar, maka kebijakan itu justru akan dianggap liberalis.
Dilema tersebut akan terus terjadi ketika sumber daya alam suatu bangsa belum diimbangi dengan kualitas SDM yang sesuai dengan kekayaan yang ada.
Ia mencontohkan kondisi Indonesia yang beberapa waktu lalu masih memiliki keterbatasan SDM untuk mengelola kekayaan alam yang sangat banyak.
Sesuai amanat kemerdekaan, seluruh tanah dan hasil bumi dikelola bangsa Indonesia yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun karena ketidakmampuan untuk melakukan pengelolaan disebabkan keterbatasan SDM, Indonesia terpaksa menerapkan konsep penyewaan.
"Yang penting proses penyewaan itu memberikan kesejahteraan bagi rakyat," katanya.
Upaya untuk mencari solusi guna menentukan kebijakan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup rakyat tersebut akan terus berlangsung.
"Jadi, kita tidak akan berhenti mencari solusi untuk masalah bangsa ini," kata mantan Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Mahfud: kebijakan ekonomi nasional terjebak antara komunisme dan liberalisme
Mahfud MD (FOTO ANTARA)
...Jika berpihak pada rakyat kecil tetapi realisasinya kurang tepat, maka kebijakan itu akan dianggap meniru pola komunisme...
