Bappenas sebut kesejahteraan guru investasi strategis pembangunan nasional

Program DCT diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan sistem penyaluran tunjangan saat ini.

Menurut Kepala Bappenas, dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi.

Berdasarkan data BPS, ada 58,95 persen penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun hanya lulusan SMP atau lebih rendah.

Selain itu, skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains masih tertinggal dibandingkan negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan juga dianggap menjadi faktor lain yang perlu diperbaiki guna mendukung proses belajar mengajar lebih optimal.

“Sebagai bagian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029, pemerintah telah menetapkan berbagai intervensi untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), meliputi penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dan santri, pembangunan sekolah unggul, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta restrukturisasi kebijakan pengelolaan tenaga pendidik,” ungkap Rachmat Pambudy.

Dengan strategi ini, lanjut dia, pemerintah menargetkan angka harapan lama sekolah dan capaian pembelajaran nasional akan meningkat.

Lebih lanjut, DCT untuk guru sendiri dirancang untuk membantu tenaga pendidik yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Target utama penerima program ini adalah guru berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), berstatus honorer dengan penghasilan tidak tetap, serta menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Melalui sistem ini, tunjangan disebut akan disalurkan langsung ke rekening penerima tanpa perantara, sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalisasi.

Di sisi lain, pemerintah menyadari pula pentingnya validasi dan verifikasi data penerima agar program DCT benar-benar menjangkau mereka yang berhak. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama instansi terkait dinyatakan bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan keakuratan data, serta menghindari potensi tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya.

Program DCT turut mempertimbangkan berbagai mekanisme pendukung, seperti integrasi dengan skema bantuan eksisting dan penguatan sistem pengawasan di lapangan. Melalui sinergi kementerian dan berbagai lembaga terkait, pihaknya mengharapkan DCT dapat segera diimplementasikan.

“Kami berharap program ini dapat berjalan baik dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia bisa meningkat dan berdampak positif pada ekosistem pendidikan di tanah air. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa terwujud jika tenaga pendidiknya juga mendapatkan hak dan apresiasi yang layak,” ucap Menteri PPN.






Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: Kesejahteraan guru investasi strategis pembangunan nasional