Lakso juga menjelaskan, pada konteks ini, jangan sampai kesalahan dilimpahkan hanya pada level Kapolda."Kapolri sebagai penanggungjawab penanganan kasus memiliki posisi penting dalam menentukan sukses tidaknya penanganan kasus Firli ini," katanya.
Ia juga menambahkan, pada intinya jangan sampai berkali-kali Hakordia kasus ini menjadi kasus abadi tanpa penyelesaian.
"Tidak boleh ada intervensi negatif dalam penanganan kasus ini. Firli Bahuri haru bertanggungjawab penuh atas segala tindakannnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Inspektur Jenderal Polisi Cahyono Wibowo mengatakan bahwa pihaknya memberikan asistensi kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
"Sifatnya hanya menilai sebagai 'quality control' terhadap kegiatan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya," kata Cahyono ketika ditemui di Gedung PTIK Polri, Jakarta, Senin (9/12).
Dalam hal ini, kata dia, Kortastipidkor bersifat sebagai pembina fungsi teknis sehingga hanya Polda Metro Jaya yang berhak melakukan penegakan hukum dalam perkara itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kasus Firli Bahuri dinilai belum ada kemajuan
