112 peserta CPNS Kemenkumham Sumsel ikuti tes praktik kerja

Palembang (ANTARA) - Sebanyak 112 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham Sumatera Selatan dengan kualifikasi pendidikan non-SLTA mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Praktik Kerja, di Palembang, Selasa.

Kepala Divisi Keimigrasian, Sigit Setyawan selaku Koordinator SKB Tes Kesamaptaan dan Praktik Kerja menjelaskan bahwa tes praktik kerja itu dibagi menjadi  tiga sesi.

Salah satu formasi yang mengikuti SKB Praktik Kerja adalah Widyaiswara Ahli Pertama, dengan rincian ujian meliputi Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), Rencana Pembelajaran (RP) dan bahan tayang 'microteaching'. 

Kemudian khusus formasi Pranata Komputer Ahli Pertama, dilaksanakan tiga materi ujian yakni basis data, pemrograman, dan jaringan, ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa SKB Praktik Kerja untuk jabatan selain Widyaiswara Ahli Pertama dan Pranata Komputer Ahli Pertama adalah membuat analisis seputar jabatan yang dilamar.

Analisis itu dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk essay yang diketik dan disusun langsung pada aplikasi yang telah disediakan, jelas Sigit.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengajak agar peserta mengeluarkan seluruh potensi terbaik mereka selama proses seleksi  CPNS.

"Manfaatkan kesempatan yang ada dan keluarkan potensi diri yang dimiliki dengan maksimal. Jangan percaya kepada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang," jelasnya.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada pengadaan CPNS  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, diketahui alokasi formasi non-SLTA untuk Kanwil Kemenkumham Sumsel berjumlah 43 orang.
 
Rincian formasi itu yakni bidan terampil dua orang, perawat terampil empat orang, dokter ahli pertama empat orang, dokter gigi ahli pertama dua orang, perancang peraturan perundang-undangan delapan orang.

Analis SDM aparatur dua  orang, analis kekayaan intelektual (KI) tiga orang, pranata komputer delapan orang, analis hukum lima orang dan analis kebijakan lima  orang, jelas Kakanwil Ilham.