Sahabat DPR Indonesia tengarai ada sentimen pribadi dalam Pansus Haji
Jakarta (ANTARA) - Sahabat DPR Indonesia menengarai adanya sentimen pribadi dalam kerja-kerja yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket Haji ketimbang fokus pada pelayanan yang dikeluhkan calon haji.
"Setelah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji DPR, kami menemukan kejanggalan karena yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan calon haji, tetapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap dalam Pansus Haji," kata Koordinator Sahabat DPR Indonesia Bintang Wahyu Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, faktor-faktor yang dikeluhkan calon haji seperti sering terlambatnya pesawat hingga persoalan katering yang dikonsumsi mereka malah luput dari perhatian Pansus Haji.
"Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Menteri Kesehatan minta laporan istitha'ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian calon haji," ujarnya.
Bintang menilai urusan haji bukanlah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) RI semata selaku leading sector, melainkan juga merupakan tanggung jawab kementerian dan institusi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
"Rakyat akan mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Saat ini Pansus Haji DPR tidak melakukan itu, yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal terhadap Kementerian Agama," tuturnya.
"Setelah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji DPR, kami menemukan kejanggalan karena yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan calon haji, tetapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap dalam Pansus Haji," kata Koordinator Sahabat DPR Indonesia Bintang Wahyu Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, faktor-faktor yang dikeluhkan calon haji seperti sering terlambatnya pesawat hingga persoalan katering yang dikonsumsi mereka malah luput dari perhatian Pansus Haji.
"Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Menteri Kesehatan minta laporan istitha'ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian calon haji," ujarnya.
Bintang menilai urusan haji bukanlah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag) RI semata selaku leading sector, melainkan juga merupakan tanggung jawab kementerian dan institusi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
"Rakyat akan mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Saat ini Pansus Haji DPR tidak melakukan itu, yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal terhadap Kementerian Agama," tuturnya.