Untuk itu, lanjut dia, Pansus Haji seharusnya memanggil pihak-pihak terkait lainnya atas dugaan pemalsuan data kependudukan calon haji.
"Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum HAM, dan imigrasi atas dugaan merebaknya visa ziarah untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan terkait pengadaan makanan bagi calon haji," ucapnya.
Ditegaskan pula bahwa dugaan Pansus Haji dipenuhi dengan kepentingan politik akan sulit dibantah selama pimpinan kementerian terkait tidak dimintai klarifikasi.
"Jangan lupa juga panggil ormas Islam terkait dengan fatwa keagamaan," kata dia.
Sebelumnya, Rabu (25/9), Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa Panitia Khusus Hak Angket Haji telah bekerja secara transparan.
"Publik melihat, dan saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada anggota Pansus tidak melunak dalam memberikan rekomendasi.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kinerja Pansus agar hasilnya tidak melunak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sahabat DPR Indonesia tengarai ada sentimen pribadi dalam Pansus Haji
Sahabat DPR Indonesia tengarai ada sentimen pribadi dalam Pansus Haji
Dokumentasi - Bus Shalawat yang beroperasi melayani jemaah Indonesia pada Musim Haji 1445 H/2024 M memiliki spesifikasi city bus. Bus ini memiliki spesifikasi body rendah sehingga memudahkan penumpang untuk naik turun. (ANTARA/HO-Kemenag)
