KKP siap lestarikan ekosistem alam lewat modal alam biru

 

Investasi ini menurutnya dapat mendukung ekosistem laut yang berkelanjutan dan berketahanan yang menjadi landasan model ekonomi biru berkelanjutan.

“Ini merupakan momen yang tepat bagi negara-negara CTI-CFF untuk mempertimbangkan cara memanfaatkan peluang investasi dalam aset alam, dengan tujuan memposisikan diri sebagai inovator global dalam proyek dan perekonomian kelautan berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kawasan Segitiga Karang (coral triangle), lanjut dia, meliputi negara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste merupakan harta karun global berupa keanekaragaman hayati laut. Wilayah ini merupakan rumah bagi beragam kehidupan laut, yang memberikan penghidupan bagi jutaan orang, kekayaan terumbu karang, hutan bakau dan wisata bahari eko-kultural yang berkelanjutan.

Menurutnya, strategi dan instrumen investasi keuangan untuk melestarikan dan membangun kembali modal alam biru (blue natural capital) sangat penting untuk memberikan insentif dan mendukung pengelolaan kelautan dan pesisir dalam perekonomian biru.

Kondisi ekosistem terumbu karang, lamun dan bakau yang masih asli di Kawasan Segitiga Karang mewakili “modal alam biru” yang melimpah di kawasan ini.

“Kemitraan multilateral merupakan alat penting dalam upaya Indonesia untuk melindungi ekosistem di Kawasan Segitiga Karang dan memanfaatkan kekuatan Modal Alam Biru untuk menjamin masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi kawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Special Envoy of Seychelles for ASEAN and Founder of Blue Institute Nico Barito menjelaskan pentingnya sinergi antara konservasi dan ekonomi masyarakat serta perlunya pelibatan dukungan Pemerintah Daerah dan pelibatan masyarakat lokal dalam program Blue Natural Capital supaya program ini bisa cepat dipahami dan terealisasi.

“Instrumen investasi keuangan Blue Natural Capital juga dapat dimanfaatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengembangan nelayan dan masyarakat pesisir,” tutupnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.