Palembang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palembang mulai melakukan berbagai persiapan untuk melakukan evaluasi (skrining) riwayat kesehatan petugas Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.
"Sesuai kebijakan nasional, kami di daerah mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung penyelenggaraan skrining tersebut," kata Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Palembang Hendra Kurniawan di Palembang, Selasa.
Dia menjelaskan, pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 melalui optimalisasi layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas penyelenggara pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.
Hal itu ditandai dengan diterbitkannya surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.
Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
BPJS Kesehatan Palembang skrining kesehatan petugas Pemilu 2024
Pendaftaran pelayanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. (ANTARA/Yudi Abdullah/23)
